Pengujian norma tentang syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sudah diuji hingga 32 kali. MK akan memutus pengujian hal yang sama Kamis depan.

Telah 32 kali upaya uji materi ke MK, belum juga mampu ”menjebol” ketentuan Pasal 222 UU Pemilu.

Permohonan pembatasan pencalonan presiden diajukan karena praktik politik di Indonesia belum menunjukkan kematangan sekaligus kenegarawan yang ditandai dengan dikedepankannya etika politik.

Apabila ada pembatasan masa jabatan anggota parlemen, diyakini akan ditemukan bibit-bibit baru wakil rakyat sehingga terjadi regenerasi di parlemen.

Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait uji materi syarat batas usia capres-cawapres di UU Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi.

I Gusti Putu Artha, mantan anggota KPU, menyarankan agar MK memutus perkara pengujian sistem pemilu sebelum 26 Juni atau sebelum tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal caleg.

MK menemukan penentuan dapil di Lampiran III UU Pemilu menghasilkan ketimpangan ”harga” suara yang signifikan antardapil. Selain itu, terjadi pula disproporsionalitas jumlah dan alokasi kursi.

Salah satu pertimbangan MK adalah fakta empirik bahwa kepala daerah yang pernah menjalani masa pidana dan tak diberi waktu cukup beradaptasi dan melebur dalam masyarakat ternyata kembali melakukan perbuatan pidana.