Kebakaran hutan dan lahan marak kembali. Kebakaran terjadi bukan hanya di lahan masyarakat, melainkan juga di lahan milik perusahaan perkebunan sawit.

Ada PTPN bermasalah yang tidak mau mengurus sertifikat HGU karena merasa sudah tercatat sebagai aset BUMN.

Konflik yang berujung kriminalisasi di sekitar perkebunan sawit tak kunjung usai. Penertiban kawasan hutan seharusnya jadi solusi, bukan menambah masalah baru.

Ada sejumlah tantangan terkait rencana Komisi Uni Eropa menunda penerapan aturan mengenai produk bebas deforestasi.

Di tengah tantangan perkebunan, sawit tetap jadi kontributor utama ekonomi. Namun, regulasi harus diperbaiki.

Kemiskinan perdesaan Kalbar kerap lebih tinggi ketimbang perkotaan padahal banyak investasi berbasis hutan dan lahan.

Perusahaan perkebunan sawit belum jalankan kewajibannya dan cenderung buat pelanggaran. Hal itu picu konflik sosial.

Indonesia harus optimalkan hilirisasi minyak kelapa sawit untuk menghadapi tantangan stigma dari negara-negara di Eropa.