Memuat data...

Bali diharapkan dan didukung agar mampu menjadi wilayah yang bersih dari narkotika. Komunitas lokal mulai dari warga banjar di Bali diajak bersama-sama memerangi ancaman narkotika dan menanggulangi bahaya narkotika.

Memuat data...

Seusai wilayahnya masuk data kategori daerah zona merah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berencana membuka rumah sakit darurat Covid-19 tambahan.

Memuat data...

Hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Denny Indrayana-Difriadi mendaftarkan gugatannya.

Memuat data...

Pelapor curiga kapal ”Aceh Hebat” dibangun tidak sesuai kualifikasi sebab beberapa bulan setelah diresmikan kapal mengalami kerusakan saat berlayar di tengah laut. Mereka berharap KPK mengungkap semua kasus.

Memuat data...

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap mengikuti arahan pemerintah pusat jika memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Namun, tidak ada anggaran untuk membantu kebutuhan logistik warga.

Memuat data...

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menekankan agar kebijakan politik satu daerah dalam pembatasan aktivitas masyarakat di zona-zona merah mesti seragam.

Memuat data...

Peningkatan kasus positif Covid-19 di Bali turut disumbangkan penularan dari pelaku perjalanan dalam negeri. Untuk itu, Bali mengetatkan penapisan melalui uji cepat antigen, baik di pelabuhan maupun di bandara di Bali.

Memuat data...

Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjamin roda pemerintahan tidak terganggu meskipun Bupati Majalengka Karna Sobahi terpapar Covid-19. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilakukan secara daring.

Memuat data...

Hotel Rosenda di Baturraden, Banyumas, disiapkan menjadi rumah sakit darurat Covid-19 sebagai antisipasi lonjakan paparan Covid-19. Selain itu, vaksinasi juga dilakukan secara keliling, pedagang pasar jadi prioritas.

Memuat data...

Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan menyuarakan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui DPRD Provinsi Kalsel, mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada Presiden dan Ketua KPK.