Tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat penegak hukum dinilai sangat berlebihan. Komnas HAM pun dilaporkan.

Polemik revisi Undang-Undang Pilkada menunjukkan para elite tidak etis dan mengabaikan konstitusi.

Massa berunjuk rasa untuk mengawal pelaksanaan putusan MK dan mencegah manuver lain dari DPR dan pemerintah.

Media asing menyoroti aksi kawal putusan MK, terutama terkait dampak politik dan ekonominya.

Di ujung pemerintahannya, citra positif dan ”legacy” Presiden Jokowi dipertaruhkan oleh polemik revisi UU Pilkada.

Polisi menetapkan 19 orang sebagai tersangka dalam demonstrasi yang berakhir ricuh di depan Gedung DPR RI, Kamis malam.

Sebanyak 301 demonstran ditangkap akibat kekisruhan yang terjadi pada demonstrasi penolakan pengesahan RUU Pilkada.

Saat ini bola panas berada di tangan KPU selaku penyelenggara pemilu agar putusan MK dapat dijalankan di Pilkada 2024.