Hasil pemungutan suara ulang pada Pilkada Pesawaran, Mahakam Ulu, dan Kota Palopo kembali dibawa ke MK. Pemohon mempersoalkan adanya dugaan pelanggaran TSM.

Pengajar hukum pemilu FHUI, Titi Anggraini, menilai masih ada inkonsistensi dalam putusan DKPP ketika memutus perkara serupa dengan ujung yang berbeda.

Sama seperti gelaran retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 gelombang pertama di Akmil, rencana penyelenggaraan retret tahap kedua ini pun menuai kritik.

KPU meminta semua penyelenggara pemilu di daerah mempersiapkan PSU Pilkada 2024 di tiga daerah yang tersisa. Ini penting agar hasil PSU tak lagi dipersoalkan ke MK.

Ekses dari politik uang yang membuat Pilkada Barito Utara harus diulang membuat kian lama warga memiliki pemimpin daerah definitif. Pembangunan pun terhambat.

Hingga Selasa (6/5/2025), DKPP menerima 16 pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama gelaran PSU pilkada.

Masih ada lima pemungutan suara ulang pilkada hingga Agustus. Komisi II DPR meminta agar pelanggaran tak terulang di PSU selanjutnya.

Beberapa penyelenggaraan PSU dilaporkan berjalan lancar meski tetap kembali menyisakan sengketa gugatan.