Izin tambang untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terbit pekan depan. Pemerintah menampik itu untuk balas jasa politik.

Badan usaha dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah mengajukan permohonan izin tambang di Kalimantan Timur.

Peraturan yang mengistimewakan ormas keagamaan dalam izin tambang berpotensi diajukan ”judicial review” oleh masyarakat.

Ada problem pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi dan pusat yang tidak memenuhi asas profesionalitas, ketelitian, dan transparansi.