Di Hari Parlemen Indonesia yang ke-78 ini, kita berharap agar para anggota DPR benar-benar mampu serta memiliki komitmen tinggi dalam menunaikan amanahnya selaku wakil rakyat di mana mereka adalah pelayan rakyat.

Istilah ”aspirasi masyarakat” sering dijadikan dasar sebagai klaim sebuah kelompok ketika menuntut sesuatu. Pertanyaannya, aspirarasi masyarakat yang mana?

Kebebasan berpendapat harus jadi pilar utama dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Pedoman bagi pejabat publik bukan bebas bertanggung jawab atau bebas tapi sopan, tetapi mendengarkan dan memahami.

Rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk Prolegnas Prioritas 2023. Ini momentum yang tepat bagi masyarakat, semua pemangku kepentingan pendidikan, untuk berkonsolidasi agar RUU Sisdiknas sesuai aspirasi masyarakat.

Jantung masalah antagonisme yang semakin tajam antara elite dan rakyat saat ini bukanlah pertama-tama terletak pada kebijakan, melainkan pada imajinasi visioner negara atas rakyatnya.

Revisi Undang-Undang ITE sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021. Namun, hingga kini, pembahasan belum juga dilakukan karena DPR masih menunggu usulan resmi dari pemerintah.

Pancasila dipahami sebagai sumber nilai dan haluan yang disatukan dalam satu dokumen hukum, yaitu UUD 1945. Karena itu, tidak seharusnya menempatkan Pancasila seolah-olah entitas yang berbeda dengan UUD 1945.

Di kalangan DPR, ada berbagai sikap mengenai RKUHP. Ada yang berharap draf RUU tak perlu dibahas ulang sejak awal karena pada periode sebelumnya telah dibahas. Ada pula yang ingin isu krusial dibahas parsial.