Relasi rakyat dan wakil rakyat perlu dikuatkan. Dominasi partai politik semestinya memberi ruang penguatan tersebut karena sistem proporsional terbuka lebih menguatkan legitimasi wakil rakyat di hadapan pemilihnya.

Teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini berkembang pesat menjadi kebutuhan yang dipersiapkan untuk Pemilu dan Pilkada 2024. Untuk itu, KPU terus memperbaiki rencana utama teknologi informasi untuk Pemilu 2024.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan pengorganisasian warga negara dan logistik terbesar di Indonesia. Tak ada kegiatan lain yang menggerakkan warga negara dan logistik sebesar di pemilu serentak.

Tahapan Pemilu 2024 didesain 25 bulan, lebih lama daripada Pemilu 2019. ”Tambahan lima bulan jika dibandingkan Pemilu 2019 itu untuk masa persiapan atau periode prapemilu,” kata anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.

Pemanfaatan teknologi diupayakan untuk memperkuat proses dan tahapan pemilihan umum. Landasan hukum dibutuhkan jika teknologi, khususnya Sistem Informasi Rekapitulasi, dimanfaatkan kembali untuk Pemilu 2024.

Kehadiran partai politik baru pada pemilu selalu ditopang oleh kekuatan dan popularitas dari sosok. Personalisasi sosok menjadi varibel penting sukses tidaknya sang pendatang baru pada pemilu tersebut.

Revisi regulasi kepemiluan seharusnya berdampak pada dua hal. Pertama, perubahan perilaku pemilih, seperti loyalitas terhadap partai. Kedua, perubahan representasi politik.