Pandemi Covid-19 telah melemahkan seluruh sendi kekuatan masyarakat khususnya pada masyarakat bawah tak terkecuali perlindungan pada anak-anak. Praktik perdagangan anak meningkat pada masa pandemi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumsel meningkat di tahun 2021, baik dari jumlah maupun bentuknya. Peran dari semua pihak diperlukan agar kekerasan dapat diminimalisasi.

Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual terus dinantikan publik, terutama korban kekerasan seksual. Apalagi, masa pandemi tidak menyurutkan terjadinya kekerasan seksual.

Pedoman Kejaksaan No 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak Tangani Pidana diluncurkan Jaksa Agung Burhanuddin, Senin ini. Pedoman itu menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan anak.

Tindak pidana perdagangan orang pada perempuan dan anak meningkat 62,5 persen pada 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu didorong meningkatnya kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Isu penghapusan kekerasan seksual terus gencar disuarakan dalam tiga tahun terakhir, menyusul berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Diharapkan segera muncul UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kebutuhan khusus perempuan, anak, disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan di lokasi bencana, seringkali terlewatkan pada masa tanggap darurat. Belajar dari pengalaman, seharusnya hal tersebut tidak terulang lagi.