Perlindungan anak dan perempuan dari berbagai kekerasan harus menjadi gerakan bersama. Semua pihak harus berkolaborasi menghadirkan ruang aman.

Kekerasan seksual terus menjadi lingkaran setan yang sulit diputus bangsa Indonesia hingga saat ini. UU TPKS pun belum mampu meredam kejahatan kemanusiaan ini.

Korban menyebut dipanggil dan ditawari oleh Kanit PPA uang damai Rp 5 juta. Sementara sang Kanit minta uang Rp 10 juta kepada pelaku.

Selama menjadi Menteri PPPA, Bintang Darmawati kerap meneteskan air mata melihat perempuan dan anak korban kekerasan.

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak masih dalam proses legislasi di DPR. Masukan dari publik sangat penting.

Pemprov Sulut mengupayakan agar pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, utamanya kekerasan seksual, dipenjara di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Biaya penerbangan diganti Pemprov agar pelaku kapok.

Kehadiran aturan turunan dari UU TPKS semakin mendesak. Meskipun sudah setahun diundangkan, implementasinya masih mengalami hambatan.

PT Transportasi Jakarta mengerahkan pramusapa dan petugas berseragam, termasuk TNI, ke dalam bus saat jam sibuk untuk mencegah pelecehan seksual.