Tulisan wartawan harian ”Kompas”, Kristi Dwi Utami, memicu inisiatif seorang pembaca, Ahmad Fuady, menggalang donasi bagi awak bus yang terdampak pandemi dan kebijakan larangan mudik. Terkumpul dana Rp 51,68 juta.

Aparatur sipil negara di Kota Semarang terkena sanksi akibat tidak tertib saat libur Lebaran. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera guna meminimalkan penularan Covid-19.

Dinas Dukcapil DKI Jakarta mendata sudah ada 43.200 pemudik yang balik ke Ibu Kota dan 60 persennya belum menjalani tes usap antigen atau PCR.

Rombongan peziarah yang baru tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok, harus kembali ke Padang Bai, Bali. Hal itu karena surat hasil tes antigen mereka telah lewat masa berlaku.

Dua tahun terakhir, mudik tidak nyaman lagi. Kedisiplinan banyak warga yang buruk selama pandemi, kebijakan tidak seragam, hingga keterpurukan ekonomi menjadi pemicunya.

Bisa jadi ketidakpedulian masyarakat terhadap larangan mudik adalah ”pemberontakan” karena kebijakan dinilai diskriminatif. Sosialisasi tentang Covid-19 dan dampaknya agaknya perlu dilakukan lebih masif dan sistematis.

Untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemerintah Provinsi Aceh menerapkan aturan wajib uji usap, baik PCR maupun antigen, bagi warga yang masuk ke Aceh.

Transportasi kereta jarak jauh kembali diramaikan penumpang setelah masa pelarangan mudik Lebaran 6-17 Mei 2021. Kali ini lebih banyak penumpang yang meninggalkan Jakarta.

Mudik pascalibur Lebaran menjadi pilihan sebagian warga untuk hindari putar balik di tengah jalan.

Selain pos penyekatan, tes antigen untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 juga disiapkan di pusat keramaian, seperti tempat perbelanjaan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.