DPRD DKI Jakarta menolak usulan pinjaman daerah dari Pemprov DKI Jakarta guna membangun RDF Rorotan. Komisi D DPRD DKI menilai DKI Jakarta memiliki kemampuan anggaran sehingga tidak perlu meminjam.

Aset berupa lahan tidur yang tersebar dalam struktur Pemprov DKI sangat banyak. Di sisi lain, dinas terkait tidak efisien dalam pembelian lahan makam.

Pembangunan ITF di DKI Jakarta belum juga terwujud sejak dicanangkan 2011 silam. Di sisi lain, pengelolaan sampah sudah mendesak supaya tidak membebani TPST Bantargebang. Dinas LH DKI berencana membangun RDF di Rorotan.

Pada 2021-2022, Dinas SDA DKI membebaskan 324 bidang lahan di Kali Ciliwung atau setara 5 km. Bidang tanah itu untuk bisa menormalisasi kali. Pada 2023, SDA DKI akan bebaskan 4,3 km lagi untuk tuntaskan normalisasi.

Di trotoar yang baru selesai direvitalisasi, akses pejalan kaki yang akan menggunakan ”pelican crossing” di Medan Merdeka Selatan sisi Perpustakaan Nasional terhalang bidang tanaman.

ITF Sunter tak kunjung terbangun sejak dicanangkan. Skema yang diusulkan menggunakan penyertaan modal daerah.

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti pembangunan ITF Sunter juga tiga ITF penugasan lainnya yang saat ini jalan di tempat. Komisi D akan memanggil dua BUMD yang ditugasi untuk mendalami masalah dan mencari solusi.

DKI Jakarta pastikan program pengendalian banjir tetap dilanjutkan. Program dikerjakan melalui program 942, yaitu pembangunan infrastruktur banjir 9 polder, 4 waduk, dan 2 kali secara tahun jamak.