Koalisi Pejalan Kaki Tolak Penggeseran ”Pelican Crossing” Medan Merdeka Selatan
Rencana penggeseran lokasi penyeberangan "pelican crossing" di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, terus mendapat penolakan. Penggeseran itu dinilai bakal menimbulkan sejumlah masalah.
Oleh
HELENA FRANSISCA NABABAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Rencana Dinas Bina Marga DKI Jakarta menggeser lokasi penyeberangan pelican crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, terus mendapat penolakan. Selain Komisi D DPRD DKI Jakarta, rencana penggeseran pelican crossing itu ikut menuai penolakan dari Koalisi Pejalan Kaki. Hal ini karena penggeseran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan sejumlah masalah baru.
Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki, Sabtu (10/12/2022), menyatakan, ia setuju pelican crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan tidak digeser. Dia menyebutkan, jika Dinas Bina Marga DKI Jakarta tetap ingin menggeser lokasi pelican crossing itu, harus ada rekomendasi rekayasa lalu lintas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Pelican crossing adalah tempat penyeberangan jalan yang dilengkapi dengan alat kontrol lampu pengatur lalu lintas. Sama seperti tempat penyeberangan atau zebra cross, pelican crossing juga dilengkapi dengan tanda garis-garis putih di aspal.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyatakan, ia sudah melihat langsung hasil pekerjaan penataan trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan dan kondisi pelican crossing di sana pada Jumat (9/12/2022). Saat itu, Ida didampingi oleh aparatur sipil negara dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Saat meninjau pelican crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Perpustakaan Nasional, Ida mendapati para penyeberang yang kesulitan memencet tombol pengatur lalu lintas. Hal itu karena titik awal menyeberang berubah menjadi bidang untuk tanaman hias. Ida juga mendapati para penyeberang yang harus menunggu lampu lalu lintas berubah di badan jalan.
Setelah itu, Ida melakukan pemantauan di median tengah yang juga jalur hijau. Dia menyebutkan, dari gambar rencana penataan trotoar Jalan Medan Merdeka Selatan dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta, terlihat adanya rencana mengubah jalur hijau menjadi areal bagi pejalan kaki.
”Kalau dari rencana, nanti pelican crossing akan digeser mundur sejauh 70 meter, bukan 50 meter. Lalu bagian tengah dari jalur hijau yang saat ini tanaman hias diubah menjadi jalur pejalan kaki selebar 3,5 meter untuk menuju halte Transjakarta,” kata Ida.
Ida mengaku sudah menyampaikan pandangannya kepada ASN yang mendampingi supaya diteruskan kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk dipertimbangkan. Meski penataan trotoar dibangun dengan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dia menyebutkan, Dinas Bina Marga seharusnya mempertimbangkan kawasan sekitar.
Seperti diketahui, kawasan Medan Merdeka Selatan adalah kawasan yang dipenuhi bangunan perkantoran penting, mulai dari kantor Wakil Presiden, kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kedutaan Besar Amerika Serikat, gedung Lembaga Ketahanan Nasional, serta kantor kementerian.
”Dengan membuka jalur hijau di median jalan menjadi jalur pejalan kaki, itu sama saja dengan menyediakan fasilitas bagi para pengunjuk rasa,” Ida mengingatkan.
Selain itu, menurut Ida, pembukaan bagian tengah median jalan itu berpotensi merusak tanaman hias dan pohon-pohon besar. ”Kalau taman ini indah kenapa harus diganti? Kita perlu ruang terbuka hijau, butuh lahan besar, kenapa harus diubah?” ungkapnya.
Ida pun mengingatkan, pohon tidak boleh ditebang, kecuali karena pohon tersebut tidak sehat atau ada indikasi akan rubuh. ”Kalau sehat, ya, jangan ditebang,” tuturnya.
Selain itu, penggeseran juga akan membuat penumpang Transjakarta harus berjalan agak jauh dan memutar untuk mencapai halte. ”Kalau melihat di lapangan, saya pikir tidak perlu ada pemindahan, tidak perlu ada penggeseran pelican crossing. Biarkan saja yang sudah ada ini, hanya cukup diperbaiki saja,” kata Ida.
Ida beralasan, pelican crossing yang sudah ada itu berjarak dekat dengan halte. Selain itu, lokasi kedua dekat dengan IRTI. ”Kalau nanti dipindah orang akan muter, balik lagi. Warga kita, penduduk DKI Jakarta untuk jalan jauh sedikit saja itu banyak keluhan. Saya rasa Bina Marga juga harus memahami karakter warga Jakarta,” tuturnya.
Dengan membuka jalur hijau di median jalan menjadi jalur pejalan kaki, itu sama saja dengan menyediakan fasilitas bagi para pengunjuk rasa (Ida Mahmudah)
Ida juga mengkritisi, apabila pelican crossing hendak digeser supaya tegak lurus dengan Tugu Monas, hal itu akan menimbulkan masalah baru. Keselamatan pengguna pelican crossing dan pengguna jalan akan terancam manakala penyeberang justru berfoto-foto.
”Lebih baik pelican crossing yang ada dioptimalkan. Bidang tanaman hias yang menutupi bidang miring pelican crossing dibongkar saja,” kata Ida.
Alfred Sitorus pun sepakat dengan Ida Mahmudah. Ia juga menyarankan, sebaiknya bidang miring yang sekarang berubah menjadi bidang tanaman hias itu dibongkar.
”Spesifikasinya dilihat lagi, kenapa di ujung awal ada ramp tapi di ujung satunya tidak ada ramp. Ini hal teknis terkait fasilitas penyeberangan,” kata Sitorus.
Sitorus juga mengingatkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dan memberikan sanksi. ”Kalau tidak disanksi, koalisi yang akan memberi sanksi. Sanksi dari koalisi itu sederhana, sanksi sosial oleh warga netizen. Mereka yang akan menjadi hakim. Ini konsekuensi pekerjaan tidak sesuai spek,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho belum merespons saat dikonfirmasi Kompas. Sebelumnya, Heri menyebutkan, pekerjaan itu merupakan bagian dari pekerjaan penataan trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Timur sepanjang 850 meter. Menurut dia, pekerjaan penataan trotoar itu akan diikuti penataan pelican crossing.