Peran dan kontribusi LSM dalam pembangunan sangat penting. Namun, LSM masih menghadapi tantangan, termasuk dukungan pendanaan. Maka, kolaborasi pemerintah dan LSM menjadi penting.

Pemerintah daerah merupakan aktor kunci dalam pemenuhan HAM di berbagai isu seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bisnis, pencegahan intoleransi, dan penanganan dampak pandemi Covid-19.

INFID dan BPJS Watch membuat petisi untuk mendorong supaya tidak ada warga miskin yang terhapus dan terlewatkan dalam Program Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Ketimpangan akses terhadap vaksin secara global masih terjadi. Karena itu, Indonesia mesti terus menyuarakan akses vaksin yang terjangkau dan keadilan bagi negara berpendapatan rendah dalam perundingan negara G-20.

Pekerja perempuan juga rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, hingga kini pekerja perempuan juga kerap mengalami diskriminasi.

Keterlibatan perempuan dan anak dalam beberapa aksi terorisme terakhir seharusnya menjadi perhatian khusus. Perlu penanganan dan pendampingan yang berperspektif jender terhadap mereka.

Pemerintah didorong terus menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang transparans, partisipatif, inovatif, dan inklusif. Tata kelola pemerintah yang terbuka akan memperkuat kapasitas negara dan partisipasi warga.