Pembalakan liar di hutan lindung Aceh Barat Daya berlangsung lama, tetapi nyaris tidak ada penegakan hukum.

Warga merobohkan bangunan ilegal perambah hutan lindung mangrove. Polisi malah menangkap warga dan membiarkan perambah.

Keberadaan hutan adat berperan mempertahankan keberagaman hayati dan hamparan hutan Indonesia yang terancam deforestasi.

Pengakuan hutan adat harus jadi prioritas pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini deforestasi masih terus terjadi di kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Aceh. Sebagian lahan yang dirambah telah bersalin menjadi perkebunan sawit.

Para pelaku akan dijerat Pasal 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman pidana maksimal 10 penjara.

Pemprov Sumsel membentuk kelompok kerja mangrove daerah untuk mengoptimalkan rehabilitasi lahan mangrove yang rusak. Sekitar 42.000 hektar mangrove di Sumsel dalam kondisi kritis.

Seluas 88.000 hektar hutan lindung, lebih luas dari Jakarta, dan 66.000 hektar hutan produksi di Sultra diusulkan turun status. Pembukaan kawasan hutan secara masif berpotensi memicu bencana tahunan di wilayah ini.