Rekomendasi Anies-Sohibul Kedaluwarsa, PKS Jalin Komunikasi dengan KIM

Walaupun rekomendasi untuk Anies Baswedan-Sohibul Iman telah kedaluwarsa, PKS belum mau jawab kepastian Pilkada Jakarta.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu (kiri) dan Juru Bicara PKS Muhammad Kholid memberikan keterangan kepada wartawan di DPP PKS, Sabtu (10/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Partai Keadilan Sejahtera kini tengah menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Hal ini, antara lain, karena rekomendasi untuk pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Anies R Baswedan-Sohibul Iman di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta sudah kedaluwarsa sejak 4 Agustus lalu.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Sabtu (10/8/2024), menuturkan, musyawarah Majelis Syuro Ke-11 telah digelar Sabtu ini. Forum itu di antaranya membahas bahwa PKS telah berkomunikasi dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil Pemilihan Presiden 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Rencana mengusung Anies-Sohibul masa berlakunya adalah dari 25 Juni hingga 4 Agustus.

”Musyawarah Majelis Syuro juga mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung itu baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” kata Syaikhu.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyebutkan, rencana mengusung Anies-Sohibul masa berlakunya adalah dari 25 Juni hingga 4 Agustus. Namun, sampai 4 Agustus, jumlah syarat kursi yang harus dipenuhi, yaitu 22 kursi, belum terpenuhi.

”DPP PKS memiliki ijtihad opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju,” ujarnya.

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman yang diusung Partai Keadilan Sejahtera di Pilkada Jakarta 2024.

Sohibul, Suswono, dan inisial S

Karena pasangan Anies-Sohibul tidak bisa berlayar maju ke Pilkada Jakarta, PKS membahas dan mengkaji opsi-opsi alternatif karena opsi pertama tidak berjalan. Saat ditanya apakah dalam komunikasi dengan KIM itu PKS mengajukan nama Suswono, mantan Menteri Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono, Kholid tidak mau menjawab. Menurut dia, PKS akan mengumumkan nama itu pada waktu dan momentum yang tepat.

”Sekarang kami mendalami komunikasi di opsi yang kedua. Kami lebih mendalami opsi kedua ini dengan pimpinan KIM,” jawab Kholid.

Baca juga: Airlangga Hartarto: Inisial S Disiapkan Dampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa saat ini telah disiapkan sosok berinisial S untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Airlangga yang ditemui di Jakarta, Jumat (9/8/2024), masih enggan mengungkap sosok berinisial S tersebut. ”Sementara inisialnya S,” ujar Airlangga seusai kegiatannya menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Partai Golkar merupakan salah satu partai di KIM, selain Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Di Partai Golkar, Ridwan Kamil menempati jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

KOMPAS/MAWAR KUSUMA WULAN

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Komunikasi awal

Kholid lebih lanjut menyampaikan, dalam proses komunikasi awal itu, pimpinan PKS bersilaturahmi dengan Prabowo sebagai kawan lama dan sahabat lama karena dulu sama-sama tergabung dalam koalisi yang mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2014. Saat ini, menurut dia, komunikasi politik itu sangat baik, dan semua kemungkinan sedang diikhtiarkan bersama.

”Terkait hal-hal lain ke depan, kami masih menunggu arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS,” ujar Kholid.

PKS belum bisa mengumumkan sesuatu hal yang pasti terkait Pilkada Jakarta karena sampai saat ini prosesnya masih berkomunikasi, duduk bersama mencari skema yang terbaik. ”Kami tidak bisa melakukan secara terburu-buru. Kami ingin membangun komunikasi itu secara baik, mendengarkan aspirasi warga, dan apa skema terbaik untuk warga Jakarta,” ucapnya.