Hingga Selasa (6/5/2025), DKPP menerima 16 pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu selama gelaran PSU pilkada.

Masih ada lima pemungutan suara ulang pilkada hingga Agustus. Komisi II DPR meminta agar pelanggaran tak terulang di PSU selanjutnya.

Beberapa penyelenggaraan PSU dilaporkan berjalan lancar meski tetap kembali menyisakan sengketa gugatan.

Dari 7 perkara PHPU yang digelar putusan ”dismisal”, 5 pemohon ditolak melanjutkan pengajuan perkaranya.

MK kembali membentuk tiga panel hakim untuk menangani permohonan sengketa hasil PSU, sama dengan saat menyidangkan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024 sebelumnya.

Alasan efisiensi anggaran di balik usulan Ketua Komisi II DPR agar MK mendiskualifikasi calon yang melakukan pelanggaran saat PSU pilkada dinilai tidak tepat.

Berdasarkan pantauan Bawaslu, ditemukan adanya politik uang di beberapa daerah yang menggelar PSU pada 16 dan 19 April.

Pemungutan suara ulang Pilkada 2024 tahap III di 8 kabupaten dan kota diklaim KPU berjalan lancar.  Namun hingga Sabtu malam angka pasti partisipasi belum diketahui.