MK diminta memaknai penyelenggaraan pemilu lokal tetap dilaksanakan dalam siklus lima tahunan yang tidak mengakibatkan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD.

Pemilih Indonesia kini bergerak lintas dimensi. Namun, semua itu tidak bekerja dalam ruang nalar yang steril.

Pimpinan DPR menyatakan revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi bukanlah agenda baru yang muncul setelah putusan MK soal pemisahan pemilu.

Putusan MK yang memisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah akan menjadi ujian awal menuju jalan panjang dinamika politik elektoral di 2029.

Polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal terus bergulir. Bahkan terbaru, sejumlah parpol terang-terangan menolak.

Baik pemerintah maupun DPR belum menentukan langkah riil untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

Partai-partai politik di parlemen menyoroti putusan MK soal pemilu yang mereka nilai tidak konsisten karena berubah-ubah sejak tahun 2000-an.

Penolakan pelaksanaan putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan lokal disampaikan Partai Nasdem. Sebelumnya, sinyal penolakan sudah muncul dari DPR.