RUU TPKS telah disahkan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR. Pengarusutamaan hak korban menjadi tantangan yang mendasar karena hal tersebut merupakan ”roh” proses peradilan yang lebih memperhatikan korban.

Platform digital telah menjadi kekuatan utama di pasar di seluruh dunia. Diperlukan lebih banyak kolaborasi lintas negara tentang antimonopoli dalam ekonomi digital.

Diperlukan komitmen yang kuat agar keinginan menurunkan prevalensi tengkes 3 persen per tahun tidak menjadi sekadar wacana. Untuk ini diperlukan kerangka operasional penurunan prevalensi tengkes secara nyata.

Presiden mematok target capaian penurunan tengkes sebesar 14,0 persen pada tahun 2024. Ini dapat tercapai jika ada kerja sama multisektor yang terintegrasi, dengan fokus penanganan pada keluarga.

Untuk menjemput asa kota baru Nusantara, pemerintah harus bekerja luar biasa, dimulai dari menyusun rencana yang tidak biasa di dalam satu dapur yang sama di mana semua kementerian dan lembaga terkait ada di dalamnya.

Dimensi manusia harus muncul dalam setiap program pembangunan. Kesadaran nasional era digital, semakin kita rasakan sebagai kesadaran untuk menjadi manusia. Otentisitas manusia tidak tergantikan oleh kecerdasasan buatan.

Dalam membangun kesan, peran komunikasi politik sangat penting. Pengusung calon atau partai yang akan diikutkan pemilihan bisa membangun citra melalui komunikasi ini.

Netizen tidak sadar bahwa setiap konten media pers itu diproduksi dengan kucuran keringat keredaksian dan biaya oleh perusahaan media.

Bilamana banyak pejabat memilih tindakan bernilai maka OTT bukan cerita terus menerus, borgol KPK tetap menakutkan dan rompi oranye menjatuhkan martabat diri.

Pembentukan sistem yang kokoh terutama dalam urusan pengadaan barang dan jasa, lelang jabatan dan pemberian izin penting dilakukan. Setidaknya ini sebagai upaya sistemik untuk menyetop praktik korupsi yang melibat kepala