Adhy Karyono: Kesejahteraan dan Pendidikan Masyarakat, Pekerjaan Rumah di Jatim (24)
Harian Kompas mewawancarai Penjabat Gubernur Jatim tentang potensi dan tantangan di provinsi tersebut.
Jawa Timur menjadi provinsi yang sangat berpengaruh di kancah nasional ketika membicarakan soal pangan, sumber daya manusia, hingga kesejahteraan masyarakatnya. Tidak mengherankan jika di sisa masa jabatannya yang sekitar setengah tahun, Penjabat Gubernur Jatim Adhy Karyono menjadikan kesejahteraan dan pendidikan sebagai prioritas penanganan.
Jatim selama ini menjadi penyumbang komoditas utama beras, jagung, susu, telur dan masih banyak lagi. Jatim juga memegang peran penting dalam sumber daya manusia karena jumlah penduduknya yang tinggi, mencapai 41 juta jiwa lebih, atau sekitar 14,85 persen total penduduk Indonesia. Namun, provinsi ini juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya kemiskinan.
Kepala daerah yang memimpin di Jawa Timur memegang peran penting dalam memanfaatkan potensi wilayah ini, sekaligus menjawab tantangannya. Harian Kompas berkesempatan mewawancarai Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono secara tertulis.
Berikut petikan wawancara tertulis Kompas:
Program apa yang menjadi prioritas selama menjadi Penjabat Gubernur?
Salah satu program prioritas pembangunan, saya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur adalah pengurangan angka kemiskinan. Hal ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan dalam wadah Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia.
Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (Kantistas) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra). Kemudian, Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V. Kemudian, jambanisasi serta program elektrifikasi.
Selain itu, kami melanjutkan semua proses pembangunan dan roda Pemerintahan yang telah on the track, di mana kinerja yang telah bagus di tahun-tahun sebelumnya akan bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
Terkait pendidikan, tantangan Provinsi Jatim adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan mutu pendidikan. Butuh strategi pembangunan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Strategi pendidikan itu di antaranya membuat Biaya Penunjang Operasional Penyelengga raan Pendidikan pada Sekolah (BPOPP). Program ini menyediakan biaya penunjang operasional bagi SMA, SMK, dan Sekolah Khusus Negeri maupun Swasta.
Selain itu ada pula Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau Bosda Mdin. Bantuan itu diperuntukkan di antaranya bagi santri atau siswa ustaz dan guru di pendidikan agama nonformal swasta.
Sarana prasarana sekolah juga ditingkatkan dengan pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif
Pendidikan Kesetaraan berbasis vokasi (kejar paket) juga diterapkan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dan orang tua.
Dalam hal agro dan pertanian dilakukan program Pengembangan Korporasi Petani (PKP). Program ini berupaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dari petani (kelompok tani) agar mereka tidak hanya mendapatkan nilai ekonomi dari penjualan hasil panen segar saja. Program ini mendukung petani mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran produk.
Di bidang infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan membangun sistem penyediaan air minum di desa rawan kekeringan dan lintas kabupaten, peningkatan akses sanitasi persampahan dan air limbah serta pengurangan kawasan kumuh.
Sejauh mana program-program itu berjalan dan bagaimana hasilnya?
Alhamdulillah, sejauh ini berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan capaian kemiskinan Jawa Timur tahun 2024.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur berhasil mencatatkan sejarah di mana angka kemiskinannya mencapai satu digit yakni 9,79 persen. Angka kemiskinan periode Maret 2024 ini turun sebesar 0,56 persen poin dari periode sebelumnya Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen.
Dengan prestasi ini, Jawa Timur telah berkontribusi sebesar 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dan menyumbang penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional yakni sebanyak 206.120 jiwa. Di samping itu penurunan kemiskinan Jatim merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,56 persen.
Baca juga: Menakar Resiliensi Ekonomi Jatim di Tengah Resesi Global
Hasil dari pelaksanaan program pendidikan, berdasarkan data BPS Jawa Timur mencatat IPM Jawa Timur terus membaik hingga akhir 2023. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 – 2023.
Capaian IPM 2023 Jawa Timur di atas rata-rata nasional yang tercatat 74,39. IPM Jawa Timur juga di atas capaian IPM provinsi besar lainnya di pulau Jawa, yaitu Jawa Barat (74,24) dan Jawa Tengah (73,39).
Sistem penyediaan air minum, rumah layak huni dan penyediaan jamban sehat juga telah berjalan di Jatim.
Baca juga: 577 Gigaton Potensi Penyimpanan Karbon Terbesar di Laut Utara Jatim
Dalam bidang pertanian, program Pengembangan Korporasi Petani ini berjalan. Salah satu hasilnya adalah keberhasilan Gabungan Kelompok Tani Pojok Kulon Kabupaten Jombang yang memproduksi beras Jatim Cettar.
Beras itu diproduksi oleh gabungan kelompok tani, kemudian dijual ke korporasi yang juga milik petani, dibeli oleh BUMD untuk dikonsumsi aparatur sipil negara Pemprov Jatim. Nama Jatim Cettar akronim dari cepat, efektif, tanggap, transparansi dan responsif. Cettar ini menjadi bagian program dari Gubernur Jatim 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.
Adapun untuk ketenagakerjaan. Pemprov membuat pogram pelatihan kerja berdasarkan kompetensi, bursa kerja dan millenial job center yakni menghubungkan pencari kerja dengan dengan perusahaan yang membutuhkan.
Berdasarkan data BPS Jawa Timur 2024, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini pada Februari 2024 mencapai 3,74 persen, atau menurun 0,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jatim pada Februari 2024 mencapai 73,02 persen atau meningkat 1,52 persen dibandingkan tahun lalu.
Apakah ada perubahan fokus kerja setelah mengetahui hasilnya?
Meskipun capaian kemiskinan Jawa Timur sudah menunjukkan perbaikan dan berkinerja positif, namun upaya pengurangan angka kemiskinan tetap menjadi fokus kerja. Fokus ini tidak hanya pada sebatas pencapaian target, namun juga harus mampu mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat Jawa Timur menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
Pemprov Jatim juga tetap meningkatkan kualitas SDM dalam mutu pendidikan fokus kerja pada peningkatan kualitas guru, fasilitas dan infrastruktur sekolah, kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan keterampilan bagi peserta kejar paket. Hal itu dilakukan sehingga SDM Jatim bisa siap secara skill untuk bekerja dan berusaha.
Di bidang pertanian, beras Jatim Cettar dari korporasi petani bisa diperluas pasarnya untuk masyarakat umum.
Dengan waktu yang sangat terbatas, bagaimana Bapak bisa memenuhi ekspektasi warga Jatim di antaranya meningkatkan taraf hidup?
Kolaborasi merupakan kuncinya. Peran lembaga nonpemerintah seperti Forum CSR, Lembaga Zakat, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya sangat penting dan strategis.
Angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik secara ekonomi makro maupun intervensi program dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi Jatim di atas 5 persen pada tahun 2024.
Dalam bidang pendidikan, akses pendidikan diperluas. Adapun di bidang pertanian, pengembangan korporasi petani diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan masyarakat di pedesaan.
Baca juga: Merenda Kemajuan dari Jembatan Suramadu