Diduga Galang Suara untuk Prabowo-Gibran, Pejabat Disdik Medan Diperiksa Bawaslu

Bawaslu telusuri keterlibatan pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan dalam menggalang suara untuk Prabowo-Gibran.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumatera Utara Saut Boangmanalu, di Medan, Selasa (16/1/2024).

MEDAN, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan memeriksa pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan atas dugaan penggalangan suara untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Video pengerahan guru oleh pejabat dinas pendidikan itu beredar di media sosial.

”Bawaslu Kota Medan sedang bekerja. Yang pasti, kalau dia ASN atau aparat negara dilarang undang-undang untuk berkampanye. Kami sudah lihat videonya,” kata Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/1/2024).

Video yang beredar tersebut diduga melibatkan Kepala Bidang SMP Disdik Pemkot Medan Andy Yudhistira. Andy yang juga Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Medan itu terlihat memimpin sebuah pertemuan di dalam ruangan.

”Bapak Ibu, dinas pendidikan itu dalam satu keluarga. Calon presiden itu nomor 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bapak wali kota kita itu, Bapak Bobby Afif Nasution, Mas Gibran itu adalah kakak iparnya. (Gibran) abang kandung istrinya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik Wali Kota Medan, dari mamaknya. Jadi ada hubungan keluarga yang sangat erat,” kata Andy dalam video itu.

Baca juga: Tokoh Bangsa Prihatinkan Nepotisme Menjelang Pemilu 2024

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Suasana Deklarasi Netralitas Pegawai ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara Serentak se-Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang, Sumsel, Rabu (27/12/2023).

Kepada peserta pertemuan, Andy menyebut, mereka harus memilih orang yang merupakan bagian dari kekuasaan saat ini. Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan dan Gibran yang adalah anak Presiden.

Andy menyebut, dia mengarahkan PGRI ke dalam politik karena menguntungkan kepentingan organisasi. Dia juga menyebut akan mengadakan pertemuan lagi dan dihadiri orang-orang yang betul-betul steril dan berkomitmen memilih Prabowo-Gibran.

Terkait video tersebut, Saut menyebut, Bawaslu Medan telah menemui orang-orang yang berada di dalam video tersebut. Bawaslu akan mengklarifikasi kebenaran dari video tersebut. Mereka pun belum bisa mengambil kesimpulan sebelum ada klarifikasi dari orang yang ada di dalam video tersebut.

”Bawaslu tidak mau berasumsi. Kami lihat dulu nanti kebenarannya,” kata Saut.

Saat menjadi pembicara dalam Dialog Politik Kebangsaan Indonesia yang digelar Majelis Ulama Indonesia, Bobby mengatakan, sebagai Wali Kota Medan, dia sudah mengingatkan ASN di jajarannya agar menjaga netralitas dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

”Ini hadir Kepala Dinas Pendidikan. Saya sudah perintahkan agar menegur kabid bersangkutan,” kata Bobby.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Spanduk bertuliskan netralitas TNI pada Pemilu 2024 terpasang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Forkopimda Batu Bara

Terkait penyelidikan beredarnya rekaman suara yang diduga adalah pengerahan kepala desa oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batu Bara, Bawaslu Sumut menyebut sudah melakukan pemeriksaan awal.

”Bawaslu sudah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan ke kapolres, penjabat bupati, dandim, dan kajari di Kabupaten Batu Bara. Kami sudah mengambil sampel suara dan disanding dengan suara audio yang beredar. Bawaslu Batu Bara menyimpulkan itu tidak ada kemiripan antara suara asli para pejabat forkopimda dengan suara yang ada di audio yang beredar,” kata Saut.

Meski demikian, Saut menyebut, pemeriksaan lebih mendalam masih mereka lakukan. Bawaslu masih melihat adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang mengerahkan para kepala desa pada pilihan tertentu.

Rekaman suara tersebut diduga berawal dari unggahan akun Tiktok @nasionalcorruption. Pada unggahan disematkan narasi ”bocor, rekaman perbincangan antara dandim, bupati, kapolres, dan kajari di Batu Bara”. Dalam rekaman suara itu seseorang menyebut, ”Untuk kepala desa, kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama”.

Orang tersebut juga meminta agar memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 di desa masing-masing tanpa ada alasan apa pun dari para kepala desa.

Orang itu juga meminta agar dikeluarkan dana desa untuk pemenangan dan menjanjikan kepada kepala desa tidak akan ada pemeriksaan keuangan desa sampai Desember 2024.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Rekaman Diduga Forkopimda Batu Bara tentang Pengerahan Dana Desa