Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengendalikan pandemi Covid-19 yang masih landai salah satunya dengan menemukan kasus aktif yang tersembunyi melalui kewajiban tes usap PCR bagi kalangan pegawai, termasuk swasta.
Oleh
AMBROSIUS HARTO, AGNES SWETTA PANDIA
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Kota Surabaya mewajibkan setidaknya 10 persen dari total pegawai pemerintah, swasta, dan aparatur mengikuti tes usap PCR. Keharusan itu untuk mengantisipasi perburukan kembali pandemi Covid-19 yang sementara masih landai.
Demikian diutarakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (23/11/2021). Agar kebijakan itu bisa diterapkan, Eri menerbitkan surat edaran 001.1/13997/336.7.2/2021 tentang antisipasi lonjakan Covid-19 melalui penemuan kasus aktif. Penemuan diwujudkan dengan mewajibkan kalangan pegawai mengikuti tes usap PCR, satu-satunya pengonfirmasi seseorang terjangkit Covid-19 sejak pandemi menyerang Indonesia pada Maret 2020.
SE menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Menurut regulasi itu, Surabaya bersama tujuh kota di Jatim berada di level 1, di mana aktivitas sosial masyarakat lebih longgar daripada level 2 dan level 3 dalam koridor penerapan protokol kesehatan.
Perlu pendataan untuk mengetahui siapa yang komuter dari daerah yang berisiko atau malah kontak erat dengan pasien.
Mempertahankan status level tetap rendah perlu dibarengi dengan berbagai upaya pengendalian, terutama pengetesan, pelacakan, perawatan (3T), dan vaksinasi. ”Sebagai salah satu upaya antisipasi, perlu kegiatan penemuan kasus aktif di tempat kerja dan usaha lingkungan pemerintah dan swasta melalui tes usap PCR,” kata Eri.
Setidaknya 10 persen pegawai harus mengikuti tes usap PCR dengan fasilitas puskesmas terdekat. Kegiatan akan berlangsung mulai Rabu (24/11/2021) secara bertahap. Kegiatan serupa pernah ditempuh di sekolah-sekolah yang mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas untuk menjaring kasus-kasus aktif yang tersembunyi.
Keharusan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Surabaya Irvan Widyanto menambahkan, aparatur pemerintah akan mengikuti keharusan tes usap PCR terlebih dulu. Petugas Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 akan berkeliling ke semua kantor, badan, dinas, dan juga swasta untuk mendata dan memilih pegawai yang harus ikut tes usap PCR.
”Perlu pendataan untuk mengetahui siapa yang komuter dari daerah yang berisiko atau malah kontak erat dengan pasien,” kata Irvan. Hal ini mirip dengan skema yang ditempuh satgas melalui swab hunter, yakni mendatangi tempat-tempat potensial kerumunan dan melaksanakan tes usap antigen kepada pengunjung yang melanggar protokol kesehatan.
Sementara itu, Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) kembali mengadakan serbuan vaksinasi. Upaya untuk memperluas cakupan vaksinasi sebagai dukungan TNI terhadap program pemerintah itu diadakan di Balai Desa Geluran, Taman, Sidoarjo. Vaksin yang digunakan Sinovac dan Astrazeneca untuk dosis 1 dan atau dosis 2.
Kalangan warga, terutama yang belum vaksin, amat antusias untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Alasan utama, vaksinasi meningkatkan peluang keselamatan seseorang ketika terserang Covid-19.
Publik kian paham setelah terjadi lonjakan kasus pada Juni-Juli lalu terkait dengan serangan varian baru, di mana pasien belum vaksinasi lebih banyak yang meninggal. Selain itu, vaksinasi juga menjadi syarat untuk perjalanan dan aktivitas di ruang publik, misalnya pusat belanja, kantor instansi, dan kampus.
Menurut Komandan Puspenerbal Laksamana Muda Edwin, peserta vaksinasi cuma perlu menyiapkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga serta nomor telepon seluler untuk informasi sertifikat vaksin.
”Serbuan vaksinasi bertujuan mendorong kekebalan kelompok sehingga warga dapat melanjutkan aktivitas sosial tentu dengan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan,” katanya.
Edwin mengungkapkan, Puspenerbal telah membantu vaksinasi untuk 57.665 orang. Vaksinator berasal dari tenaga kesehatan RSAL Dr Soekantyo Jahja, Wing Udara 2, dan Puspenerbal.