Pemerintah - Kompas.id

Mobile App Gerai Kompaspedia Baru

Kompas.id

#Pemerintah

Bagikan

Resentralisasi Kekuasaan

Proses resentralisasi meningkat terutama melalui berbagai legislasi yang diproses Presiden Jokowi dengan koalisi besar politiknya di DPR. Tidak ada kekuatan lain di DPR yang bisa membendung resentralisasi.

Desk ·

Komisioner Sebut Banyak Pihak Menilai Tepat Usulan KPU Soal Tanggal Pemilu 2024

KPU telah meminta Komisi II DPR untuk kembali menggelar rapat guna membahas jadwal Pemilu 2024. KPU mengaku telah mendengar masukan banyak pihak terkait tanggal Pemilu 2024. Semua pihak menilai usulan KPU paling tepat.

Politik & Hukum ·

Airlangga: Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang Telah Terbit Tetap Berlaku

Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakakan cacat formil. Sesuai putusan MK, maka pemerintah akan lakukan persiapan perbaikan aturan pembentukan UU Cipta Kerja.

Politik & Hukum ·

MK Menyatakan UU Cipta Kerja Cacat Formil

MK memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun. Jika tak berhasil menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional.

Politik & Hukum ·

Surabaya Wajibkan Pegawai Tes Usap PCR

Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengendalikan pandemi Covid-19 yang masih landai salah satunya dengan menemukan kasus aktif yang tersembunyi melalui kewajiban tes usap PCR bagi kalangan pegawai, termasuk swasta.

Dana Bergulir LPDB Tersalur Rp 1,29 Triliun

Pemulihan ekonomi masih menjadi fokus di tengah situasi pandemi Covid-19. Dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah tersalur sebesar Rp 1,29 triliun.

Bebas Akses

Anomali Penentuan Jadwal Pemilu 2024 Ketika Tantangan Berat di Depan Mata

Alotnya perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan KPU membuat KPU tak kunjung menetapkan jadwal Pemilu 2024. Hal yang dinilai anomali karena KPU memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menetapkannya.

Politik & Hukum ·

Wapres Minta Pemerintah Pusat-Daerah Mitigasi Bencana akibat Cuaca Ekstrem

”Saya mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem ini,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Politik & Hukum ·

Titik Temu Status Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dimatangkan

”Soal bagaimana bentuk independensinya itu masih harus dimatangkan, masih perlu dilakukan lobi-lobi dan pendekatan lagi,” kata anggota Komisi I DPR, Dave Akbar Laksono, terkait status otoritas perlindungan data pribadi.

Politik & Hukum ·

Publik Minta Pemerintah Transparan Terkait Kebijakan Tes PCR

Aturan tes PCR sebagai syarat perjalanan yang berubah-ubah tak hanya dipertanyakan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan publik. Aparat penegak hukum diminta untuk menelusuri potensi penyelewengan pada kebijakan tersebut.

Politik & Hukum ·