Longsor di Melawi, Jalur Nanga Pinoh-Sintang Sempat Terputus
Bukit Matuk di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekitar 300 km dari Pontianak, longsor, Senin (23/11/2020). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, tetapi longsor menutup ruas jalan utama.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Bukit Matuk di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekitar 300 kilometer dari Pontianak, longsor, Senin (23/11/2020). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Namun, material longsoran sempat menutup ruas jalan utama akses Nanga Pinoh-Sintang.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi Syafarudin, Senin (23/11/2020), menjelaskan, longsor terjadi pukul 03.00. BPBD telah berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menanganinya.
”Akibat longsor, ruas jalan Nanga Pinoh-Sintang terputus. Jalan yang tertimbun longsoran sepanjang 50 meter. Selain faktor hujan, juga karena wilayahnya bukit maka rawan longsor,” ujar Syafarudin.
Jalan yang tertimbun longsor menghubungkan Nanga Pinoh, ibu kota Melawi dengan kabupaten di sekitarnya, salah satunya dengan Kabupaten Sintang. Pascalongsor, tim membersihkan gundukan tanah yang menutupi jalan menggunakan kendaraan berat. ”Pembersihan jalan memerlukan waktu 2-4 jam,” kata Syafarudin.
Sekitar pukul 09.30, jalan yang semula tertimbun longsor tersebut sudah mulai bisa dilintasi warga. Namun, pembersihan terus dilakukan. Sebab, di tepi jalan masih ada gundukan tanah yang perlu disingkirkan.
Daerah Bukit Matuk memang rawan longsor. Kejadian tersebut bukan yang pertama kali. Sebelumnya, lokasi tersebut juga pernah longsor pada Maret 2019. Longsor kala itu juga membuat transportasi di jalur tersebut lumpuh total.
Kala itu, jalan yang tertutup longsor mencapai 3 kilometer dengan lima titik longsor yang letaknya tidak berjauhan. Saat itu, banyak warga tidak bisa melanjutkan perjalanan akibat jalan tertutup longsor. Terlebih, tidak ada jalan alternatif.
Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandara Supadio Pontianak Fitri Doyo menjelaskan, dalam sepekan mendatang, curah hujan kategori sedang hingga lebat berpotensi terjadi. Kondisi tersebut khususnya bakal terjadi di Kabupaten Sambas, Singkawang, Melawi, Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Kayong Utara, dan Ketapang.
Pemicu intensitas hujan sedang hingga lebat tersebut salah satunya faktor La Nina. Selain itu, dari sisi pola angin juga ada belokan angin yang memicu pertumbuhan awan potensi hujan di pesisir barat Kalbar.
Ancaman lain
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalbar Zudan menjelaskan, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, daerah yang rawan dan bahkan hampir setiap tahun terjadi longsor adalah Kabupaten Bengkayang, Melawi, Landak, dan Sanggau. ”Daerah-daerah itu yang sering terjadi longsor,” ungkapnya.
Daerah-daerah itu rawan terjadi pergerakan tanah. Wilayah-wilayah itu juga secara topografi ada di daerah perbukitan dengan sejumlah aliran sungai di sekitarnya. Dengan demikian, jika hujan melanda, bencana longsor rawan terjadi.
Akibat fenomena La Nina, selain longsor, ancaman bencana puting beliung dan banjir juga masih berpotensi terjadi di Kalbar. Kesiapsiagaan sudah dilakukan BPBD. Koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota juga terus dilakukan intensif.
Jika BPBD kabupaten/kota memerlukan bantuan, mereka akan mengusulkan ke BPBD provinsi. Selanjutnya, BPBD provinsi memfasilitasi kebutuhan BPBD kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah menggelar apel siaga La Nina pada awal November. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar AL Leysandri menjelaskan, BMKG memprediksi Kalbar akan terdampak La Nina. Hal itu diperkirakan terjadi pada November 2020-Januari 2021 saat curah hujan berintensitas tinggi melanda sebagian besar wilayah Kalbar.
”Dampak La Nina ini curah hujan tinggi sehingga berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi, antara lain banjir, puting beliung, dan tanah longsor,” kata Leysandri.
Apel tesebut, menurut Leysandry, sebagai bentuk informasi kepada masyarakat bahwa seluruh komponen negara siap memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pemangku kebijakan juga siap hadir di tengah masyarakatndalam bentuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana.