DIPA dan alokasi transfer ke daerah untuk 2024 diserahkan. Namun, realisasi serapan anggaran 2023 baru berkisar antara 64 persen dan 74 persen.

Meski Indonesia sudah dua dekade menjalankan sistem desentralisasi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah serta mendorong efektivitas belanja daerah.

Saldo pemerintah daerah di perbankan biasanya akan menumpuk di awal tahun hingga pertengahan tahun, lalu kembali menyusut di akhir tahun.

Pembenahan birokrasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah pascapandemi Covid-19.

Realisasi belanja negara sepanjang 2020 diproyeksikan sebesar Rp 2.639,8 triliun atau 96,4 persen dari pagu APBN 2020. Lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah jadi masalah yang berulang setiap tahun.

Pemerintah pusat akan menyuntikkan dana tambahan ke pemerintah daerah senilai Rp 9 triliun melalui berbagai skema, seperti pinjaman untuk pemerintah daerah, hibah pariwisata, dan cadangan dana alokasi khusus.

Pemerintah pusat akan menunda tranfer sekitar 35 persen dana alokasi umum ke 380 daerah karena belum juga menyelesaikan proses realokasi anggaran seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020.