Dengan pertimbangan sudah 38 tahun mengabdi di MA, Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati dikurangi hukumannya 1 tahun. Hukuman bagi terdakwa penerimaan suap untuk pengurusan perkara di MA itu pun jadi 7 tahun.

Sudrajad Dimyati divonis hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan penjara. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK, yakni pidana penjara selama 13 tahun.

Jaksa penuntut umum menyebut Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati mendapatkan suap hingga 80.000 dollar Singapura terkait perkara Koperasi Simpang Pinjam Intidana. Dia dituntut 13 tahun penjara.

KPK diusulkan untuk menganalisis LHKPN para hakim di MA secara rutin. Selain itu, MA dan KY juga perlu memperkuat sinergi untuk mengawasi hakim.

Untuk mengatasi persoalan jual beli perkara di Mahkamah Agung diperlukan perubahan mendasar, mulai dari rekrutmen. Jangan ada lagi orang yang diterima hanya karena memiliki keluarga di dalam MA.

Komisi Yudisial selalu menyempurnakan proses seleksi hakim agung dan hakim ”ad hoc” pada Mahkamah Agung. Jika ditinjau dari disiplin kriminologi, ada beberapa faktor penyebab perilaku menyimpang.

KPK mengembangkan penyidikan baru pada perkara dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Beberapa orang ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK, salah satunya hakim agung.

KPK memeriksa lima saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya, Hakim Agung Gazalba Saleh.