Penerapan ambang batas perlu dikontekstualisasi sebagai peluang penyederhanaan sistem kepartaian yang efektif.

Putusan Mahkamah Konstitus terkait sistem pemilu selayaknya juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan integritas politik, yaitu dengan mendorong pelembagaan partai politik dan penyelesaian politik uang.

Setelah membaca UU Pemilu dan mengevaluasi pelaksanaan SPPTb, kesimpulannya para kader parpol di DPR cenderung peduli fungsi pemilu sebagai seperangkat prosedur untuk mengonversi suara pemilih menjadi kursi (kekuasaan).

Relasi rakyat dan wakil rakyat perlu dikuatkan. Dominasi partai politik semestinya memberi ruang penguatan tersebut karena sistem proporsional terbuka lebih menguatkan legitimasi wakil rakyat di hadapan pemilihnya.