Kementerian Dalam Negeri diminta  mengarahkan gubernur agar menjadi pembina dan pengawas anggaran di kabupaten dan kota agar serapan anggaran daerah efektif.

Realisasi pendapatan kabupaten/kota baru 43,21 persen per 21 Juli 2023. Selain itu, realisasi belanja baru 35,41 persen. Angka itu masih jauh dari target yang dipatok pemerintah pusat.

Meski demikian, Edy mewanti-wanti kekurangan pasokan pangan, buruknya kualitas infrastruktur, dan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Sumut.

Kemendagri mengumumkan, realisasi belanja daerah di pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota masih rendah, baru 78,29 persen, padahal APBN sudah 91,02 persen. Realisasi belanja paling rendah di antaranya Kaltim.

Hingga akhir 2021, pemda merealisasikan belanja sebesar Rp 1.092,13 triliun atau 85,69 persen. Capaian ini melampaui realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp 1.021,26 triliun atau 82,69 persen.

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal, APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dari 548 provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia, baru 423 daerah yang APBD-nya sudah ditetapkan dan mereka sudah memiliki Peraturan Daerah APBD 2022.