Baleg DPR menegaskan RUU Perampasan Aset bakal dibahas pada 2025. Namun, perlu partisipasi publik secara luas sehingga bisa saja dilanjutkan tahun berikutnya.

Desakan pembahasan RUU Perampasan Aset yang muncul saat demonstrasi akhir Agustus lalu berbuah. RUU akan segera dibahas tahun ini, tetapi pembahasan harus hati-hati.

Sempat mandeknya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kian menegaskan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi.

RUU Perampasan Aset dianggap menjadi bagian dari komitmen negara untuk memberantas korupsi. Namun, produk hukum ini berisiko menjadi alat memeras oleh aparat.

Rapat penetapan evaluasi Prolegnas Prioritas 2025 ini, menurut rencana, digelar pada Rabu (10/9/2025).

Parpol mana saja yang akan segera membahas, dan seperti apa peluang dari RUU tersebut untuk segera disahkan?

PKS ikut menegaskan dukungan pembahasan cepat RUU Perampasan Aset. RUU ini disebut akan dibahas seusai RKUHAP rampung dengan partisipasi publik bermakna.

Pemerintah baru akan mendorong RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2026. Belum jelas apakah pemerintah atau DPR yang akan menginisiasi penyusunan RUU itu.