Keputusan Gerindra mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024, mengindikasikan besarnya ketergantungan Gerindra pada Prabowo. Ketergantungan pada figur tertentu justru bisa merugikan Gerindra.

Kecurangan, seperti dugaan pencatutan identitas oleh parpol untuk memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2024, dinilai akan terus dijumpai dalam pemilu jika penegakan hukum lemah.

Jika ada warga yang dirugikan dengan pencatutan nama oleh parpol, KPU menyebut hal itu menjadi urusan yang bersangkutan dengan parpol.

Pemerintah meminta KPU merasionalisasi anggaran yang sifatnya tidak pokok. Misalnya, pembangunan kantor, kenaikan honor, dan kenaikan jumlah petugas Penyelenggara Pemungutan Suara.

Usulan KPU seperti pembangunan kantor dan sewa 1.000 mobil dinilai tak mendesak. Keuangan negara terbatas, KPU harus memperhatikan skala prioritas.

Kekurangan anggaran penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 untuk tahun ini, sebesar Rp 4,36 triliun, belum juga dicairkan pemerintah. Padahal, tahapan pemilu telah berjalan.

Baru enam parpol yang lengkap dokumen persyaratannya sebagai peserta Pemilu 2024. Partisipasi publik dalam pemilu mesti dibangun sejak tahapan pendaftaran parpol.

Di pemilu sebelumnya, kerap dijumpai parpol menyerahkan data ganda anggota parpol sekadar untuk memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Kerap pula dijumpai alamat kantor parpol fiktif.