Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan revisi UU ASN yang baru saja disetujui di DPR itu bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan setelah reformasi 1998.

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N Suparman menganggap penghapusan Komisi ASN sebagai mundurnya reformasi birokrasi di daerah. Hal ini dianggap sebagai warisan buruk bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.

Perubahan haluan pemerintah dari tidak mendukung menjadi mendukung penghapusan KASN menjadi pertanyaan besar. Ada apa di balik penghapusan KASN? Alasan yang masuk akal adalah tahun ini merupakan tahun politik.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN 2014-2019 Sofian Effendi melihat penghapusan KASN melalui revisi UU ASN lima bulan jelang Pemilu 2024 mengindikasikan nuansa politik yang kuat.

Regulasi belum mengatur secara detail mengenai rangkap jabatan fungsional seorang ASN. UU ASN baru mengatur larangan ASN merangkap sebagai anggota partai dan mengikuti kontestasi politik.

DPR mulai membahas draf revisi UU tentang ASN. Revisi diharapkan dapat mengatasi persoalan politisasi birokrasi dan membawa sistem birokrasi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sekalipun ide pembubaran KASN muncul dari DPR, sejumlah anggota Panja RUU ASN DPR menolak rencana itu. Begitu pula Ombudsman RI dan sejumlah pakar birokrasi. KASN justru harus diperkuat untuk memperkuat birokrasi.

Pemerintah menurut rencana akan menyerahkan DIM revisi UU ASN ke DPR, Kamis (8/4/2021). Penyusunan DIM tanpa melibatkan KASN, padahal materi di dalam revisi itu menyangkut keberadaan KASN.