Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Beberapa di antaranya adalah nonpetani terdaftar dalam e-RDKK, penerima ganda, dan data tidak dimutakhirkan.

Di tengah perbaikan sistem penyaluran pupuk bersubsidi, petani serta distributor dan pengecer pupuk terantuk berbagai problem. Petani juga terbebani lonjakan harga pupuk nonsubsidi di tengah penurunan alokasi pupuk itu.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan telah mengamankan stok pupuk dan bahan baku pupuk hingga akhir 2023. Pemerintah menjamin stok pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani di dalam negeri aman.

Idealnya, penyuluh pertanian mengetahui kondisi petani dan kegiatan pertanian di lapangan. Namun, perlu pengecekan organisasi penyuluhan di tingkat kecamatan. Kredibilitas organisasi penyuluh menentukan kualitas data.

Pemerintah menghapus kebijakan pemberian pupuk bersubsidi untuk komoditas singkong. Hal itu dinilai semakin memberatkan petani di tengah meningkatkan biaya tanam.

Petani menghadapi problem serius musim ini, yakni kelangkaan pupuk subsidi dan lonjakan harga pupuk nonsubsidi. Jika problem itu tidak diatasi segera, produksi sekaligus ketahanan pangan nasional terancam.

Petani di Toba keluhkan krisis pupuk yang membuat produksi padi anjlok bahkan sering gagal panen. Untuk sekali tanam dalam setahun pun, pupuk kurang. Petani menanggapi Ketua DPR Puan Maharani yang meminta tanam dua kali.

Pemerintah mulai mengurangi pupuk bersubsidi menjadi hanya jenis urea dan NPK. Itu pun untuk sembilan komoditas. Kebijakan itu menambah beban biaya produksi, menggerus margin usaha tani, dan mengancam produksi tanaman.