Lolosnya caleg bekas koruptor bisa menandakan parpol sengaja menyediakan ”saringan bocor” bagi para calegnya. Ini terlihat dari lemahnya tugas nobel parpol dalam melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi.

Sejak penyelenggaraan pilkada langsung hingga 2020, tercatat sebanyak 144 kepala daerah terjerat korupsi. Korupsi berlangsung tanpa jeda, dan selalu saja ada kepala daerah yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi.