Cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau beserta industri pengolahannya bakal diatur dalam UU Komoditas Strategis.

Ada pekerjaan rumah menumpuk yang harus diatasi agar hilirisasi lebih berkeadilan. Tidak hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa, tetapi juga seluruh warga.

Pertambangan, industri pengolahan, dan perkebunan menjadi penyumbang PHK terbesar di Sultra. Para pekerja terdampak dan pengangguran meningkat.

Integrasi antara kehutanan dan bisnis kelapa sawit bukan hanya pilihan strategis, melainkan mutlak diperlukan untuk mencapai pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

Banyak program pemerintah terkait ketahanan pangan tidak berjalan sesuai harapan karena dihadapkan berbagai persoalan.

Agar tidak membebani dana kelola perkebunan yang selama ini berasal dari pungutan ekspor sawit, kelapa juga akan dikenai pungutan ekspor.

Lewat program B40, fleksibilitas komoditas CPO untuk diserap pasar diharapkan makin tinggi, layaknya komoditas tebu di Brasil yang juga menjadi bahan baku etanol.

Pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian/lembaga untuk membahas bentuk dan besaran dana kelola perkebunan selain dari sawit.