Tuntutan hukuman mati atau penjara seumur hidup diperintahkan oleh Panglima TNI untuk tiga oknum anggota TNI yang menganiaya hingga membuat seorang warga, yaitu Imam, tewas.

Persetujuan mayoritas publik atas revisi UU Peradilan Militer, seperti terlihat dari hasil jajak pendapat Litbang ”Kompas”, seharusnya mempercepat rencana revisi. DPR menanti pemerintah menginisiasi revisi tersebut.

Hasil akhir penyidikan kasus dugaan korupsi di Basarnas akan menentukan sistem peradilan yang bisa ditempuh, yakni peradilan sipil, militer, atau koneksitas.

Regulasi membuat prajurit TNI yang terjerat korupsi hanya bisa diproses peradilan militer. Ada yang diadili dan dihukum berat, tetapi ada pula yang belum tersentuh. Revisi UU Peradilan Militer jadi mendesak dilakukan.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat memantau penyidikan dan penanganan kasus suap Kepala Basarnas di Puspom TNI. Terkait itu, Menko Polhukam Mahfud MD pertimbangkan untuk revisi UU Peradilan Militer.