Di luar kepentingan politik, publik perlu kompak mendukung Achmad Marzuki memimpin Aceh. Bila polemik terus digoreng, energi publik justru habis untuk berseteru sementara agenda-agenda pembangunan terabaikan.

Hingga Penjabat Gubernur Aceh dilantik, Rabu ini, peraturan teknis penunjukan penjabat kepala daerah belum juga diterbitkan. Polemik pada gelombang pertama pelantikan penjabat dikhawatirkan bisa kembali terulang.

Aturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah yang sedang dibuat Kemendagri diharapkan memuat ketentuan yang tegas dan jelas. Jangan sampai ketentuan dibuat multitafsir yang justru bisa timbulkan kontroversi.

Keputusan pemerintah untuk melibatkan DPRD dan tidak mengangkat TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah semestinya benar-benar direalisasikan.

KASN menemukan pelanggaran netralitas ASN pada pilkada serentak 2020 terjadi 109 dari total 137 daerah yang dipimpin penjabat kepala daerah.

Komisi II DPR mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri soal penjabat kepala daerah pekan depan. Pemerintah pusat diharapkan melaksanakan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi dengan membuat aturan teknis.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan surat keberatan kepada Mendagri karena permintaan informasi mengenai dokumen aturan teknis dan proses pengisian posisi penjabat kepala daerah diabaikan.

Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri telah mengagendakan rapat untuk memberikan penjelasan dan evaluasi terkait kebijakan yang diambil dalam penunjukan penjabat kepala daerah.