MK telah memerintahkan DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang ketenagakerjaan baru, serta mengeluarkan kluster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja.

Di Hari Buruh, massa di Surabaya menuntut perubahan nyata dalam kehidupan sosial yang menjamin kedaulatan masyarakat sipil.

RUU Kepemiluan perlu pembahasan komprehensif dan melibatkan partisipasi publik, bukan hanya sekadar tambal sulam aturan.

DPR perlu berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil sikap soal pemisahan kluster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu serta harus memiliki kompetensi sesuai jabatannya.

Reformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.

UU yang disebut-sebut sebagai ”game changer” itu belum ampuh mengatasi kendala investasi, justru menggerus daya beli.

Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.