Ombudsman dan Komnas HAM menyoroti masalah pelayanan publik yang terhenti di Kabupaten Yalimo, Papua, akibat konflik pilkada. Pemerintah pusat diharapkan turun tangan menyelesaikan konflik tersebut.

Kekhawatiran terjadinya konflik, salah satunya karena pembagian anggaran otsus Papua melalui UU Otsus Papua yang baru, separuh di antaranya akan berbasis pada kinerja pemerintah daerah di Papua.

Pemerintah menegaskan berkomitmen melindungi Papua dan rakyatnya. Salah satunya dengan tetap menyelenggarakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Pelaksanaan operasi itu terus dievaluasi.

Dua dari tiga pucuk senjata api yang dirampas KKB dari polisi di Oksamol ditemukan. Dialog menjadi jalan paling efektif menghentikan konflik tak berkesudahan ini.

Belakangan pemerintah bersama TNI/Polri gencar mengadakan dialog dengan warga Papua untuk mengatasi konflik dan menjamin kesejahteraan warga Papua tercapai. Namun, dialog itu dinilai masih parsial sehingga belum efektif.

Langkah awal menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan membangun solidaritas bangsa Indonesia. Masalah yang dialami masyarakat Papua harus dirasakan segenap elemen bangsa.

Hingga kini pemerintah masih menggunakan operasi penegakan hukum untuk mengatasi gerakan KKB di Papua. Langkah ini dinilai hanya mempersulit penyelesaian konflik, sehingga dibutuhkan evaluasi menyeluruh.