Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang program pangan bersubsidi atau pangan murah hingga 10 Desember 2022. Tidak seimbangnya permintaan dan pasokan bahan pangan membuat antrean warga tak terhindarkan.

Hasil sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta paling lambat diputuskan dan ditetapkan 19 November 2021.

Sejumlah warga miskin di Ibu Kota masih bekerja. Ada yang menjadi pengemudi ojek daring, pedagang kaki lima, dan buruh cuci. Akan tetapi, penghasilannya berkurang tiga sampai lima kali lipat dari sebelum pandemi.

Bantuan pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar Plus melegakan para penerima yang terbelit kesulitan ekonomi di tengah pandemi. Namun, ada juga yang berdebar lantaran tak mendapatkan bantuan.

Pembelajaran jarak jauh menuntut orangtua menyediakan dua kebutuhan pokok untuk anak mereka : gawai serta paket data. Bagi sebagian orangtua, paket data seharga puluhan ribu per minggu bukan perkara mudah.

Perda terkait penyelenggaraan pendidikan di Jakarta didorong segera disahkan. Di dalamnya ada kewajiban sekolah swasta dan negeri melaksanakan subsidi silang antara siswa dari ekonomi mapan dan yang berkekurangan.

Biaya bulanan bagi pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar memang telah ditanggung Pemprov DKI. Namun, uang pangkal sekolah swasta tetap sulit dipenuhi oleh warga miskin Ibu Kota.

Bagi SMK, aktivitas belajar dari rumah amat sulit untuk mengembangkan keterampilan siswa. Padahal, keterampilan inilah yang menjadi keunggulan SMK.