Covid-19 menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik saat krisis. Reformasi fiskal dan komitmen penguatan SDM menjadi keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

Prioritas adalah konsep amat penting dalam kebijakan ekonomi. Saat ini perlu realokasi anggaran. Prioritas harus jelas kepada sektor kesehatan, perlindungan sosial, UMKM atau sektor yang memiliki efek pengganda.

Dengan kemajuan teknologi, negara punya peluang dihadirkan dalam upaya perlindungan sosial secara lebih efektif melalui bantuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 adalah sebuah pertanda baik yang membawa optimisme. Hal penting yang perlu menjadi perhatian, bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan itu dengan kebijakan yang tepat.

Agar tidak jadi simalakama fiskal pada tahun 2023, penularan kasus Covid-19 harus terus ditekan, dan potensi lonjakan kasus wajib dimitigasi agar pemerintah tak perlu lagi menginjak rem darurat.

Dalam situasi darurat (kesehatan, ekonomi, dan sosial), hanya pemerintah yang bisa dijadikan tumpuan. Seluruh pihak berharap relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat berlangsung selaras.

Selain mencabut pengecualian terhadap obyek yang terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah juga akan menambah lapisan kriteria pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi demi menggenjot penerimaan negara.