Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah disahkan 15 Desember 2022 membuka ruang bagi pemerintah untuk mengharmonisasikan seluruh program pensiun, termasuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Meski UU P2SK sudah disahkan, salah satu amanatnya yaitu pembagian dua akun penempatan dana jaminan hari tua masih menuai polemik.

Sektor manufaktur padat karya berorientasi ekspor menjadi andalan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan devisa.

Masyarakat Indonesia memperkirakan mereka membutuhkan rata-rata penghasilan sebesar Rp 16,52 juta setiap bulan untuk menjaga gaya hidupnya yang nyaman di masa pensiun.

Pemerintah harus serius untuk mengembalikan program JHT ke tujuan filosofisnya guna mendukung pengurangan kemiskinan para pekerja, khususnya di usia lansia.

Separuh dari total penduduk Indonesia merupakan pekerja atau buruh. Sudah selayaknya kebijakan yang diambil pemerintah dan pelaku usaha berpihak pada kesejahteraan mereka.

Regulasi baru tentang pencairan manfaat Jaminan Hari Tua dinilai membawa paradoks. Di satu sisi, memberi fleksibilitas pencairan dana sesuai kebutuhan buruh, tetapi juga mengurangi imbal hasil JHT bagi pekerja.

Proses mengklaim tabungan Jaminan Hari Tua saat putus kerja akan dipermudah dan dipercepat. Sejumlah hal perlu diperhatikan agar berbagai kemudahan itu benar-benar membantu pekerja serta tidak memunculkan celah fraud.