Alih-alih menunggu di Mahkamah Konstitusi, DPR dan pemerintah diminta lebih banyak membuka ruang diskusi bersama masyarakat untuk mendiskusikan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP hingga mencapai konsensus.

Revisi UU ITE sangat penting untuk memberikan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat dalam berkegiatan di ruang digital. Namun, DPR kemungkinan baru akan membahas revisi undang-undang itu awal tahun depan.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

Meski ada upaya mengikat pengelola data di institusi pemerintahan dan swasta, UU PDP dipandang hanya bertaji pada pihak swasta. Terhadap pemerintah, sanksi yang diberlakukan terbatas administratif.

Respons kementerian/lembaga terhadap peringatan serangan siber dari BSSN masih minim. Kondisi itu menyebabkan kerentanan terhadap serangan siber, dan mengindikasikan permasalahan pada tata kelola keamanan siber.

Ketua Panitia Kerja RUU Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pembahasan semua pasal RUU PDP telah selesai masa sidang lalu. DPR targetkan RUU itu bisa disahkan September mendatang.

Penyusunan undang-undang pelindungan data pribadi perlu segera dituntaskan. Regulasi yang komprehensif dapat melindungi masyarakat, menstimulasi ekonomi digital, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.

Pemerintah tetap bersikeras ingin melanjutkan kebijakan wajib pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE privat.