Sebanyak 7,3 juta peserta PBI program JKN dinonaktifkan. Hal ini karena mereka sudah dinyatakan sejahtera dan tidak tercatat dalam daftar penerima bantuan.

Kepesertaan BPJS Kesehatan PBI milik sekitar 1,1 juta orang di Jateng dinonaktifkan. Kondisi itu tak hanya merugikan warga miskin, tetapi juga membebani pemda.

Kepesertaan JKN aktif, sejatinya menjadi kewajiban seluruh warga negara, termasuk seluruh penduduk di Kabupaten Sumedang, Subang, dan Majalengka mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Penolakan serta pemulangan pasien, termasuk pasien JKN, dapat menjadi bentuk malaadminstrasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pembayaran klaim tertunda dan klaim bersengketa oleh BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit diduga jadi salah satu pemicu banyaknya pasien mengalami penolakan.

Para pejabat RSUD dr Rasidin Padang dinonaktifkan karena akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi buntut dari insiden penolakan pasien BPJS Kesehatan.

Sempat ditolak berobat di rumah sakit milik Pemkot Padang, Desi Erianti (44) akhirnya meninggal di rumah sakit swasta akibat sesak napas yang ia derita.

Penerapan kelas rawat inap standar dalam program JKN diundur dari sebelumnya 30 Juni 2025 menjadi 31 Desember 2025.