Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data pribadi, kembali beraksi. Bjorka mengklaim memiliki data pribadi dari BPJS Ketenagakerjaan. Data itu berkapasitas 5 gigabita.

Peduli Lindungi diperbarui menjadi Satu Sehat Mobile. Aplikasi ini dikembangkan tidak hanya untuk merekam riwayat kesehatan terkait Covid-19, tetapi juga semua penyakit demi memantau kesehatan masyarakat.

Bjorka tak lebih merupakan fenomena gunung es. Situasi ini tak lepas dari desain kebijakan hukum digital di Indonesia yang mengalami stagnasi. Tak ada kemajuan berarti dalam desain kebijakan hukum digital di Indonesia.

Tujuan inklusi digital dan digitalisasi keuangan dapat tercapai apabila disertai kepercayaan. Semua pihak perlu ambil bagian untuk menciptakan dunia dengan perlindungan data yang aman dan membangun kepercayaan konsumen.

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetap perlu melindungi data warga dengan regulasi yang sudah ada. Jangan sampai data pribadi warga dikorbankan karena menunggu terbentuknya otoritas pengawas.

Hingga saat ini pemerintah belum memberikan keterangan terkait dugaan kebocoran data dari aplikasi MyPertamina dan Peduli Lindungi. Komisi I DPR, menurut rencana, akan memanggil pengendali data untuk bahas hal ini.

The recurrence of data hacking, suspected of being perpetrated by the Bjorka account, is to be deplored. The case is seen as a slap in the face of the government.

Dugaan kembali terjadinya peretasan data yang diduga dilakukan oleh akun Bjorka amat disayangkan. Kasus itu dinilai sebagai tamparan bagi pemerintah.