Pada UU No 3/2025 tentang TNI, penugasan operasi militer selain perang tak lagi memerlukan keputusan politik negara seperti diatur dalam UU No 34/2004.

UU Pertahanan Negara menyebut Dewan Pertahanan Nasional memberi pertimbangan dalam kebijakan pertahanan. Namun, salah satu pasal di Perpres DPN bisa multitafsir.

Tarikan kepentingan pada proses pemilihan calon pimpinan KPK dipastikan tetap kuat ketika terbuka ruang intervensi.

Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.

Gagasan membuka jabatan sipil kepada anggota TNI dinilai mengembalikan dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru. Semestinya praktik yang merusak demokrasi seperti ini tidak diulangi.

Sejarah dan pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia menghadirkan perdebatan dan tarik-menarik. Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks dinamika politik serta saat diadopsi dalam undang-undang.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan, Komisi I berencana panggil Menhan Prabowo Subianto. Pemanggilan untuk minta penjelasan soal pembelian pesawat tempur Rafale dan alutsista lainnya.

Keamanan tidak hanya sebatas pada urusan menjaga batas-batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi, dan melindungi keamanan manusia/insani.