KPU menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait keterwakilan perempuan dengan mengirim surat konsultasi ke DPR. Pemohon perkara menilai langkah KPU itu tak sesuai putusan sehingga Bawaslu diminta mengadukan KPU ke DKPP.

Sanksi administrasi yang selama ini diberlakukan bagi para pejabat negara yang tak melaporkan harta kekayaan dinilai tak efektif. Sanksi tegas dari pidana hingga perampasan aset, perlu diatur untuk tingkatkan kepatuhan.