Persaingan PDI-P Melawan Koalisi Besar KIM Plus di Pilkada Papua 2024

Seperti di Jakarta, Jateng, dan Sumut, Pilkada Papua menghadirkan persaingan antara KIM plus dan PDI-P.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Pasangan Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai saat mendaftarkan diri untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Papua 2024 di Komisi Pemilihan Umum Papua di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2024.

Siapa saja calon gubernur Papua di Pilkada 2024?

Setelah pembentukan daerah otonomi baru pada tahun 2022, untuk pertama kalinya Provinsi Papua akan menyelenggarakan pemilihan gubernur dengan jumlah wilayah administratif yang berbeda. Jika sebelumnya pemilihan gubernur Papua mencakup 29 daerah administratif, maka kini cakupan wilayah Papua hanya tersisa sembilan daerah administratif.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sembilan wilayah tersebut terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota. Kedelapan daerah tersebut ialah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Pemilihan gubernur-wakil gubernur Papua tahun ini akan diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai. Kedua pasangan calon ini telah mendaftar dan menyerahkan berkas kepada KPU Papua pada 29 Agustus 2024.

Melihat latar belakang kedua pasangan, calon-calon gubernur ini adalah tokoh berpengaruh di Papua. Keduanya telah dikenal secara luas oleh masyarakat Papua berkat pengalaman dan jabatan yang diemban sebelumnya.

Mathius Derek Fakhiri merupakan Kepala Polda Papua sejak 2021-Agustus 2024. Sebelumnya, Fakhiri memiliki karier panjang dalam dunia kepolisian di Papua. Jabatan Kapolres Jayapura, Kasat Brimob Polda Papua, hingga Wakil Kepala Polda Papua pernah diemban oleh Fakhiri sebelum menjadi Kapolda Papua.

Komjen (Purn) Mathius Derek Fakhiri akan berpasangan dengan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen yang berlatar belakang birokrat. Terakhir, Aryoko menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua. Pengalaman Aryoko dapat memperkuat kapabilitas pasangan ini untuk memetakan persoalan di Papua dari kacamata birokrasi.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Suasana depan kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura, Papua, Selasa (19/12/2023).

Pengalaman yang tidak kalah mumpuni juga dimiliki oleh pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai. Keduanya berpengalaman sebagai pemimpin daerah. Benhur Tomi Mano adalah seorang birokrat yang telah berkiprah di Jayapura sejak 1991. Benhur pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Benhur kemudian terjun ke dunia politisi dan terpilih sebagai wali kota Jayapura selama dua periode (2011-2016 dan 2017-2022).

Terpilihnya Benhur sebagai wali kota selama dua kali berturut-turut menggambarkan kuatnya basis massa yang dimiliki di wilayah Kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua. Benhur bahkan terpilih sebagai salah satu anggota DPR RI mewakili Papua pada pemilihan umum Februari 2024. Benhur yang mencalonkan diri dari dari PDI-P ini mendapat dukungan 61.434 suara.

Sama halnya dengan Benhur, calon wakil yang diusung, yakni Yermias Bisai, juga berpengalaman sebagai kepala daerah. Yermias dua kali terpilih sebagai Bupati Waropen pada tahun 2016 dan 2021. Sebelum menjadi bupati, Yermias merupakan wakil bupati Waropen. Jejak elektabilitas ini menunjukkan Yermias juga memiliki basis massa yang cukup solid di wilayah Waropen.

KOMPAS/NASRUN KATINGKA

Pasangan Mathius D Fakhiri-Aryoko Rumaropen saat mendaftarkan diri untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Papua 2024 di Komisi Pemilihan Umum Papua di Kota Jayapura pada 29 Agustus 2024.

Seperti apa peta kekuatan koalisi KIM Plus dan PDI-P di Pilkada Papua?

Meski memiliki rekam jejak pengalaman dan sama-sama diusung oleh partai politik, kedua pasangan calon ini memiliki poros kekuatan dukungan yang amat timpang. Dari 11 partai di DPR Papua (DPRP) hasil Pemilihan Legislatif 2024, pasangan Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai hanya diusung oleh PDI-P. Dengan penguasaan 7 kursi di DPR Papua, praktis pasangan ini hanya didukung oleh 16 persen kekuatan di parlemen Papua.

Kondisi ini amat kontras jika dibandingkan dengan pasangan Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Pasangan ini mendapat dukungan dari 17 partai, termasuk 10 partai di parlemen. Komposisi dukungan dalam koalisi besar atau KIM plus yang didapat Fakhiri-Aryoko mencapai 84 persen dari total kursi di DPR Papua.

KIM plus merupakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dengan sejumlah partai lain di luar pendukung Prabowo-Gibran. Artinya, selain PDI-P, kekuatan di parlemen Papua kompak mendukung pasangan Fakhiri-Aryoko untuk mendulang kemenangan dalam kontestasi pemilihan gubernur pada November 2024.

Kondisi ini mirip dengan yang terjadi pada Pilkada 2018. Saat itu ada dua pasangan calon yang bersaing, yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal melawan pasangan Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae. Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal diusung koalisi besar dengan sembilan partai parlemen yang dimotori Demokrat dan Golkar. Sementara pasangan Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae diusung koalisi PDI-P dan Gerindra. Pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal berhasil memenangi pilkada dengan mendapat 67,5 persen dukungan suara pemilih.

Melihat jejak pilkada sebelumnya dan dukungan mayoritas partai saat ini, di atas kertas koalisi besar KIM plus berpeluang besar kembali memenangi pilkada. Terlebih Gerindra yang tadinya berkoalisi dengan PDI-P bergabung dengan koalisi besar KIM plus.

Peta politik hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan, KIM plus cenderung menguasai wilayah-wilayah pemilihan di Papua. Dari tujuh daerah pemilihan (dapil) yang diperebutkan, enam wilayah berhasil dikuasai oleh koalisi besar, terutama mesin politik Partai Golkar.

Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar berhasil memenangi DPR Papua dengan meraih 108.003 suara atau 16,5 persen dari total suara sah. Perolehan suara Golkar diikuti oleh PDI-P (75.045 suara), Nasdem (73.726 suara), Demokrat (59.365 suara), dan PAN (45.046 suara).

Golkar menang di enam dapil, meliputi Dapil Papua 1 (Kota Jayapura), Dapil Papua 2 (Kota Jayapura), Dapil Papua 3 (Kabupaten Jayapura), Dapil Papua 4 (Kabupaten Keerom), Dapil Papua 5 (Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya), dan Dapil Papua 6 (Kepulauan Yapen dan Waropen). Sementara satu daerah pemilihan lainnya dimenangi PDI-P, yakni Dapil Papua 7 (Biak Numfor).

FABIO MARIA LOPES COSTA

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano

Bagaimana peluang PDI-P menghadapi KIM Plus di Pilkada Papua?

Meski menghadapi mesin koalisi besar terutama Golkar, peluang PDI-P meraih dukungan masih terbuka. Pada Pemilu Legislatif 2024, PDI-P memberikan perlawanan sengit dalam memperebutkan suara di tiga dapil.

PDI-P menempel ketat perolehan suara Golkar di Dapil Papua 1 (Kota Jayapura), Papua 2 (Kota Jayapura), dan Papua 5 (Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya). Di Dapil Papua 5, suara Golkar mencapai 8.397 suara, sedangkan PDI-P mendapat 7.810 suara. Demikan pula di Dapil Papua 2, di mana Golkar memperoleh 13.697 suara, sedangkan PDI-P mendapatkan 12.612 suara.

Baca juga: Para Penantang Golkar di Pilkada Papua Barat Daya 2024

Melihat celah peluang yang masih kompetitif ini, PDI-P bisa membidik ceruk suara di wilayah kunci terutama Jayapura Raya. Wilayah ini akan menjadi lumbung suara terbanyak dengan 422.817 pemilih atau 56,6 persen dari total pemilih. Rinciannya ialah 292.136 pemilih di Kota Jayapura dan 130.681 pemilih di Kabupaten Jayapura.

Di Jayapura Raya ini PDI-P menjadi pesaing utama Golkar dalam Pemilu Legislatif 2024. Kini, untuk meningkatkan dukungan suara di Jayapura Raya, PDI-P mengajukan tokoh ternama dari Jayapura, yakni Benhur Tomi. Ia merupakan wali kota Jayapura selama dua periode sekaligus Ketua Umum Persipura Jayapura, klub kebanggaan masyarakat Jayapura.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri di Jayapura, Papua, Senin (10/7/2023).

Selain Jayapura Raya, PDI-P juga dapat memperebutkan hati pemilih di wilayah Yapen dan Waropen. Pada pemilu legislatif lalu, wilayah ini menjadi lumbung suara bagi Golkar. Untuk memecah suara Golkar dan merebut dukungan pemilih di sana, PDI-P mengajukan Yermias Bisai, Bupati Waropen dua periode. Popularitas Yermias Bisai diharapkan mampu meraih suara dari pemilih di Yapen dan Waropen, dua wilayah yang tadinya menjadi satu kabupaten sebelum dimekarkan pada tahun 2003.

Selain dengan wilayah Yapen, Waropen juga memiliki kedekatan geografis dengan Biak Numfor dan Mamberamo Raya. Karena itu, pemilihan tokoh lokal di wilayah tersebut diharapkan akan mendongkrak dukungan suara bagi pasangan yang diusung PDI-P. Di wilayah tersebut juga ada ketokohan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap yang saat ini menjadi Ketua DPD PDI-P Provinsi Papua.

Baca juga: Pertaruhan Eksistensi PDI-P di Papua Selatan

Faktor ketokohan Herry Ario Naap di Biak Numfor dan Yermias Bisai di Waropen potensial memberikan dukungan suara bagi pasangan Benhur Tomi-Yermias Bisai dari pemilih yang tinggal di Waropen, Yapen, Biak Numfor, Supiori, dan Mamberamo Raya. Dua regional wilayah ini, yakni Jayapura Raya dan Yapen Waropen Raya, akan menjadi titik pertempuran bagi PDI-P untuk bersaing dengan koalisi besar KIM plus.

Sebagai satu-satunya partai yang berani mengajukan calonnya di tengah dominasi koalisi besar KIM plus, pilkada tahun ini bakal menjadi investasi eksistensi bagi PDI-P di masa-masa mendatang. Jejaring dan mesin partai akan terus terawat dengan semangat loyalitas, daya juang, dan kompetitif yang teruji.

Baca juga: Pertarungan PDI-P, Nasdem, dan Gerindra di Papua Tengah

Tak hanya di Papua, PDI-P akan berhadapan dengan koalisi besar KIM plus di pemilihan gubernur Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Tidak semua partai berani mengajukan calon kepala daerah meski memiliki syarat dukungan suara yang cukup. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi telah menurunkan syarat ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah agar lebih banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya.

Dengan berani mengajukan calonnya sendiri di pilkada, militansi kader dan simpatisan partai akan terus menyala sekaligus menjadi simbol eksistensi partai yang bertanggung jawab kepada rakyat, bukan sekadar menghitung kemenangan semata. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Persaingan Nasdem dan Demokrat di Pilkada Papua Pegunungan