Para Penantang Golkar di Pilkada Papua Barat Daya 2024

Empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur akan bersaing dengan Golkar sebagai partai penguasa di Papua Barat Daya.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pengunjung dan masyarakat adat suku Moy berkumpul di pantai saat pembukaan Festival Egek di Kampung Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, 5 Juni 2023. Egek merupakan aturan adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam.

Seperti apa peta politik di Provinsi Papua Barat Daya?

Provinsi Papua Barat Daya, wilayah pemekaran yang baru ditetapkan pada Desember 2022, akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk pertama kalinya. Daerah pemekaran dari Provinsi Papua Barat ini resmi terbentuk dengan cakupan enam wilayah administrasi, yakni Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Barat.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Sebelumnya, Papua Barat Daya menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif perdana sebagai provinsi baru pada Februari 2024 lalu. Dari pergelaran pemilu legislatif tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Partai Golkar berhasil mendominasi dukungan pemilih.

Dari seluruh suara sah partai peserta pemilu sebesar 345.540, Golkar meraih 63.559 suara atau 18 persen dalam pemilihan legislatif tingkat DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Golkar unggul dibandingkan partai lainnya, seperti Demokrat (49.287), PDI-P (36.220), Nasdem (28.836), dan Gerindra (28.246). Secara berturut-turut, kelima partai ini merupakan partai dengan raihan suara tertinggi di Papua Barat Daya.

Dengan hasil pemilu ini, Golkar mendapatkan delapan kursi DPRD atau menguasai 22 persen kursi legislatif. Perolehan kursi Golkar disusul Demokrat (5 kursi), PDI-P (5 kursi), dan Nasdem (4 kursi). Tak hanya jumlah suara dan kursi DPRD, dominasi Golkar juga terlihat berdasarkan penguasaan wilayah.

Golkar menguasai empat dari enam daerah pemilihan (dapil) di Papua Barat Daya. Kemenangan diraih Golkar pada Dapil I (Kota Sorong), Dapil II (Kota Sorong), Dapil III (Kabupaten Sorong), dan Dapil VI (Kabupaten Maybrat dan Tambrauw).

Sementara pada Dapil IV (Kabupaten Raja Ampat) dan Dapil V (Kabupaten Sorong Selatan), Golkar harus mengakui keunggulan partai lainnya, yakni Demokrat di Raja Ampat dan PKB di Sorong Selatan.

Distribusi kemenangan ini memberikan gambaran basis dukungan yang cukup mengakar bagi Golkar. Jika melihat pergelaran pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar telah berhasil membangun kekuatan politik di beberapa kabupaten/kota yang kini masuk pada wilayah administratif Papua Barat Daya. Pada Pemilu 2019, misalnya, Golkar memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Sorong dengan tujuh kursi.

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Suasana di Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, 13 Juli 2022. Distrik ini satu dari 24 distrik di Maybrat.

Siapa penantang calon Golkar di Papua Barat Daya?

Sebagai partai pemenang, Golkar mengusung pasangan Bernard Sagrim dan Sirajudin Bauw untuk maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Sirajudin Bauw berkarier sebagai birokrat di Pemprov Papua Barat. Sebelum mencalonkan sebagai cawagub, Sirajudin Bauw merupakan Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kanwil Kementerian Agama Papua Barat.

Bernard Sagrim bukanlah nama baru dalam kancah politik di wilayah Papua Barat Daya. Pada tahun 2011, Bernard memegang jabatan sebagai Bupati Maybrat hingga 2014. Bernard kembali terpilih sebagai Bupati Maybrat untuk masa jabatan 2017- 2022.

Pada satu sisi, pengalaman Bernard menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan pada pemilihan gubernur mendatang. Basis dukungan yang telah terbentuk di Kabupaten Maybrat, ditambah dengan besarnya kekuatan dukungan Golkar di wilayah strategis Sorong Raya, dapat menjadi modal utama untuk mendulang kemenangan.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Kantor salah satu bank di Kota Sorong, Papua Barat Daya, terlihat pada 2 Februari 2022. Banyak bank besar nasional hadir di Kota Sorong dan menjadi penggerak ekonomi kota tersebut.

Namun, di sisi lain, Golkar tengah dihadapkan dengan persoalan soliditas seiring gelombang protes yang dilakukan simpatisan Lambertus Jitmau selaku Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya. Lambertus Jitmau tidak mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam pencalonan gubernur.

Persoalan soliditas ini mencuat saat Bernard Sagrim mendaftar sebagai calon gubernur ke Komisi Pemilihan Umum pada 29 Agustus 2024 lalu. Saat pendaftaran, Lambertus Jitmau selaku Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya tidak hadir mendampingi.

Konflik internal ini bermuara pada aksi protes hingga pendudukan kantor DPD Golkar Papua Barat Daya di Kota Sorong pada Senin, 26 Agustus 2024. Aksi pembakaran ban dilakukan sebagai wujud protes dari simpatisan Lambertus Jitmau karena tak kunjung diberikan rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur (Kompas.com, 26/8/2024).

Selain persoalan soliditas internal, Bernard Sagrim juga harus berhadapan dengan tokoh lokal lainnya yang juga dikenal luas oleh publik Papua Barat Daya. Para tokoh lokal ini pernah menduduki jabatan strategis sehingga telah dikenal luas publik.

Siapa calon gubernur Papua Barat Daya di Pilkada 2024?

Pesaing pertama Golkar ialah Elisa Kambu, politisi PDI-P yang dicalonkan oleh Gerindra, PKB, dan PAN. Elisa Kambu merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Asmat. Elisa Kambu juga pernah menjabat bupati Asmat dua periode. Kemenangan dua kali berturut-turut pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 mengantarkan Elisa Kambu sebagai tokoh Papua yang sukses dalam kancah politik lokal. Elisa Kambu akan berpasangan dengan Ketua MUI Provinsi Papua Barat Ahmad Nasrauw.

Pesaing lain datang dari koalisi PDI-P. Bersama PPP dan Partai Buruh, PDI-P mencalonkan mantan Pangdam XVIII/Kasuari Letjen TNI (Purn) Joppye Onesimus Wayangkau. Joppye Onesimus punya pengalaman teritorial mulai dari Asops Kasdam XVII/Cenderawasih, Danrem 172/Praja Wira Yakthi Wamena, Irdam XVII/Cenderawasih, Wadanpussenif Kodiklat TNI AD, dan Kasdam V/Brawijaya (2015-2016).

Jabatan terakhirnya ialah Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat. Joppye Onesimus kini menjadi Ketua DPD PDI-P Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pencalonannya sebagai gubernur, ia berpasangan dengan Ibrahim Wugaje, kepala suku Imekko yang berpengaruh di wilayah Sorong.

FRANSISKUS PATI HERIN

Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lamberthus Jitmau (baju putih kanan) berbicara kepada massa di depan halaman kantor wali kota, 21 Agustus 2019.

Pesaing kuat berikutnya datang dari koalisi Demokrat, Nasdem, PKS, dan PSI. Koalisi ini mencalonkan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw. Menengok karier politik yang dicapai, sosok Abdul Faris Umlati merupakan tokoh lokal yang dikenal publik, khususnya pada daerah Raja Ampat. Pasalnya, Abdul Faris Umlati merupakan bupati Raja Ampat selama dua periode berturut-turut yang terpilih sejak 2016.

Kemenangan yang diraih Abdul Faris Umlati di Raja Ampat menunjukkan bahwa Abdul Faris Umlati juga memiliki kekuatan yang telah terbangun di Raja Ampat. Abdul Faris Umlati didampingi politisi berpengalaman Petrus Kasihiw. Petrus Kasihiw pernah menjadi bupati Teluk Bintuni dua periode dan juga merupakan Ketua DPW Nasdem Papua Barat Daya.

Tokoh pesaing berikutnya adalah Gabriel Asem dan Lukman Wugaje yang diusung Partai Perindo, Hanura, dan Gelora. Sama seperti pesaing sebelumnya, Gabriel Asem juga merupakan kepala daerah dengan masa jabatan hingga dua periode. Pada tahun 2011 dan 2017, Gabriel Asem terpilih sebagai Bupati Tambrauw.

Sebagai daerah yang kini masuk wilayah administrasi Papua Barat Daya, daerah Tambrauw dengan 22.734 pemilih tentu potensial menjadi ladang suara bagi Gabriel Asem. Untuk memperluas dukungannya, Gabriel Asem akan didampingi Lukman Wugaje yang menjabat Ketua MUI Sorong Selatan.

KOMPAS/RINI KUSTIASIH

Pesona kepulauan Raja Ampat di Papua Barat Baya yang memiliki kecantikan alam dan keragaman hayati laut tropis terkaya di dunia, 5 Oktober 2012.

Wilayah perebutan pemilih Papua Barat Daya

Lima pasangan calon telah mendaftar ke KPU Papua Barat Daya. Dari sisi jumlah, lima pasangan calon ini memberikan gambaran kompetitifnya persaingan calon gubernur Papua Barat Daya.

Terlebih empat calon gubernur merupakan tokoh lokal yang berpengalaman sebagai bupati. Karena itu, pilkada perdana ini juga menjadi ajang bagi Papua Barat Daya untuk meregenerasi pemipin daerahnya.

Baca juga: Persaingan Nasdem dan Demokrat di Pilkada Papua Pegunungan

Melihat jumlah pemilih pada Pilkada 2024 mendatang, wilayah Sorong akan menjadi titik persaingan yang sengit bagi para kandidat. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah pemilih di kota Sorong yang mencapai 204.779 pemilih atau mencapai 47 persen dari total pemilih di Papua Barat Daya.

Wilayah tersebut selama ini menjadi basis kekuatan Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 lalu, Golkar masih cukup kuat menguasai dua dapil di kota Sorong. Demikian pula pada pilkada sebelumnya, Golkar memenangi pilkada Kabupaten Sorong dan Kota Sorong pada 2017.

Baca juga: Pertarungan PDI-P, Nasdem, dan Gerindra di Papua Tengah

Meski demikian, wilayah ini sekarang menjadi titik konflik internal Golkar setelah Wali Kota Sorong yang juga Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, Lambertus Jitmau, tidak berhasil mencalonkan diri karena tidak mendapat rekomendasi Golkar.

Di tengah konflik internal partai pemenang di basis utama pemilihnya, empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur lainnnya dapat menjadi penantang serius bagi dominasi Golkar di Pilkada Papua Barat Daya. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Pertaruhan Eksistensi PDI-P di Papua Selatan