Bukan PDI-P, Pilkada 2024 Papua Pegunungan Menjadi Persaingan Nasdem dan Demokrat

Dua calon gubernur bersaing di pilkada Papua Pegunungan. Representasi kekuatan Nasdem melawan koalisi Demokrat-Golkar.

DOKUMENTASI BAWASLU RI

Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU dilakukan di Kampung Sogokmo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan (13/7/2024).

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 tahun ini diselenggarakan di hampir seluruh pelosok negeri, baik di wilayah dataran rendah maupun daerah pegunungan tinggi, seperti Papua Pegunungan.

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah otonomi baru di Papua. Daerah otonomi baru lainnya ialah Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan. Secara administrasi, terdapat delapan kabupaten yang kini masuk wilayah administratif Provinsi Papua Pegunungan, yakni Kabupaten Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, dan Nduga.

Dibandingkan dengan dua daerah otonomi baru lainnya, Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan peta persaingan dalam pemilihan legislatif 2024 yang amat berbeda. Jika Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan dikuasai oleh PDI-P, tidak demikian dengan Papua Pegunungan.

Di Papua Pegunungan, pucuk perolehan suara pada Pemilu 2024 diraih oleh Partai Nasdem. Dengan raihan 282.353 suara, Nasdem menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024 untuk DPRD Provinsi Papua Pegunungan. Dari total suara sah, Nasdem berhasil meraup dukungan dari 21,6 persen pemilih.

Salah satu faktor penentu kemenangan Nasdem ialah penguasaan di lumbung suara terbesar yang terletak di daerah pemilihan Papua Pegunungan 6 (Kabupaten Yahukimo). Di dapil ini, Nasdem berhasil meraih 110.205 suara atau memberikan kontribusi 40 persen dari total suara yang diraih Nasdem di Papua Pegunungan.

DOKUMENTASI TIM SAR JAYAPURA

Sungai Mamberamo di Distrik Batani membentang di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan (4/2/2023).

Jika dibandingkan dengan partai lainnya, raihan suara Nasdem memang terpaut cukup jauh. PDI-P, misalnya. Partai dengan raihan suara kedua terbanyak di Papua Pegunungan hanya mencatatkan raihan suara 151.747 atau hampir separuh dari capaian suara Nasdem. Demikian pula dengan Partai Demokrat (144.465 suara) dan PKS (128.771 suara).

Cukup jauhnya selisih raihan suara ini mengindikasikan bahwa Nasdem telah memiliki basis massa yang cukup luas di daerah Papua Pegunungan. Basis massa yang dimiliki oleh Nasdem di Papua Pegunungan tampak dari peta wilayah kemenangan yang dikuasai oleh Nasdem.

Dari total tujuh daerah pemilihan (dapil), Nasdem unggul pada tiga dapil di antaranya. Empat dapil lainnya dimenangkan oleh Demokrat, PDI-P, Perindo, dan PKS. Keunggulan di tiga dapil ini sekaligus menempatkan Nasdem sebagai satu-satunya partai yang berhasil menang di lebih dari satu dapil.

Selain dapil 6 (Kabupaten Yahukimo), Nasdem juga unggul di dapil 2 (Kabupaten Lanny Jaya), dan dapil 5 (Kabupaten Mamberamo Tengah dan Yalimo). Khusus Kabupaten Yahukimo memang menjadi basis suara loyal bagi Nasdem.

Pada gelaran Pemilu 2019, Nasdem juga berhasil memenangi wilayah Yahukimo yang waktu itu menjadi bagian dari dapil Papua 5 dengan meraih 54.833 suara. Kini, sebagai kabupaten dengan potensi jumlah pemilih terbanyak di Papua Pegunungan (328.953 pemilih), wilayah Yahukimo menjadi sumber kekuatan elektoral yang dimiliki oleh Nasdem untuk bertarung dalam pemilihan gubernur mendatang.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Penduduk distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, menerima distribusi bantuan makanan dan obat-obatan (25/7/2015).

Calon gubernur Papua Pegunungan pada Pilkada 2024

Bermodal perolehan suara pada Pemilu 2024, Nasdem mendapatkan kursi terbanyak di legislatif Papua Pegunungan dengan 11 kursi. Dalam menghadapi pemilihan gubernur, raihan 24,4 persen kursi legislatif ini membuat Nasdem memang dapat bergerak secara lebih leluasa. Nasdem dapat mengusung calonnya sendiri.

Namun, dalam pendaftaran pasangan calon ke KPU Papua Pegunungan, Nasdem berkoalisi dengan PAN, Garuda, PSI, PKN, Gerindra, PBB, PKS, dan Perindo untuk mengusung Befa Yigibalom dan Natan Pahabol.

Befa Yigibalom merupakan Ketua DPW Nasdem Papua Pegunungan. Befa Yigibalom merupakan Bupati Lanny Jaya selama dua periode (2011-2016 dan 2017-2022). Penguasaan wilayah Lanny Jaya cukup penting mengingat Lanny Jaya adalah wilayah dengan potensi jumlah pemilih terbesar keempat (187.272 pemilih) di Papua Pegunungan.

Sementara Natan Pahabol merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Partai Gerindra. Natan Pahabol juga merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Papua Pegunungan.

Pasangan Befa Yigibalom-Natan Pahabol akan berhadapan dengan pesaing tangguh, yaitu John Tabo-Ones Pahabol yang diusung koalisi Partai Demokrat, PDI-P, Golkar, Gelora, PKB, PAN, dan Partai Buruh.

Sebagaimana Befa Yigibalom, John Tabo bukanlah sosok baru bagi masyarakat di Papua Pegunungan. John Tabo pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jayawijaya. Pada ranah eksekutif, John Tabo pernah menjabat sebagai bupati di tanah kelahirannya, Tolikara. Ia menjabat Bupati Tolikara pada periode 2005-2010. Pada tahun 2020, John Tabo kembali berhasil mendulang kemenangan sebagai bupati di kabupaten yang berbeda, yakni Mamberamo Raya.

John Tabo juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Papua Pegunungan. Keberhasilan John Tabo meraup dukungan di ranah legislatif dan eksekutif membuktikan bahwa tokoh asal Papua ini memiliki basis massa yang cukup solid. Pengalaman sebagai kepala daerah pada dua kabupaten yang berbeda juga menjadi modal kuat bagi John Tabo untuk bersaing di pilkada.

Baca juga: Pertarungan PDI-P, Nasdem, dan Gerindra di Papua Tengah

John Tabo akan didampingi sosok kuat dari Yahukimo, Ones Pahabol. Sebagaimana John Tabo, Ones Pahabol juga merupakan politisi berpengalaman di legislatif dan eksekutif. Ones pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo, sebelum kemudian terpilih sebagai Bupati Yahukimo dua periode ( 2005-2010 dan 2011-2016). Ones saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan.

Pemilihan Ones Pahabol yang pernah menjadi Bupati Yahukimo akan menjadikan Yahukimo menjadi salah satu wilayah perebutan suara pemilih yang sengit mengingat Yahukimo menjadi basis pendukung Nasdem pada dua pemilu terakhir.

GUSTI TANATI

Warga Papua mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di Kampung Yalinggume, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan (14/2/2024).

Peta kerawanan pilkada Papua Pegunungan

Dua pasangan calon yang sama-sama merupakan sosok kuat dan mengakar di Papua Pegunungan menjanjikan pemilihan gubernur yang kompetitif. Figur sosok lokal dan jejaring partai memiliki kekuatan yang relatif berimbang dalam memperebutkan dukungan pemilih.

Di sisi lain, ketatnya persaingan dua poros kuat ini patut diwaspadai mengingat adanya potensi konflik antarpendukung dapat kian meruncing. Meskipun memiliki indeks kerawanan dalam kategori ”sedang” dalam pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024 oleh Bawaslu, Papua Pegunungan menyimpan potensi kerentanan dalam aspek pemungutan suara dan sosial politik.

Sejumlah kasus kerusuhan pernah terjadi di wilayah Papua Pegunungan terkait pemilu. Di Mamberamo Tengah, misalnya, terjadi pada 2018. Saat itu, terjadi aksi pembakaran kantor KPU dan Bawaslu setempat yang dilakukan pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang gagal verifikasi.

POLRES TOLIKARA

Kapolres Tolikara AKBP Leonard Akobiarek saat menghimbau penyelesaian konflik massa kepada salah satu kelompok warga yang bertikai di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan (16/11/2018).

Kasus lain ialah konflik berdarah antarpendukung dua kandidat bupati Tolikara yang terjadi pada 2012. Pilkada Tolikara saat itu hanya diikuti dua kandidat. Bentrokan yang mengakibatkan sedikitnya enam orang tewas itu terjadi akibat aksi saling ejek antarpendukung kedua calon.

Pada Pemilu Legislatif 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU pada tiga distrik Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hal ini karena adanya gugatan kelalaian rekapitulasi pada Pemilu 2024. Rekapitulasi menuai polemik karena berubahnya perolehan suara.

Kasus-kasus kerusuhan ini perlu menjadi catatan khusus bagi mitigasi kerawanan pada pilkada mendatang. Mitigasi lain ialah penggunaan sistem noken atau kesepakatan dalam pemilihan gubernur. Merujuk pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, terdapat enam kabupaten di Papua Pegunungan yang diizinkan menggunakan sistem noken.

Baca juga: Pertaruhan Eksistensi PDI-P di Papua Selatan

Enam daerah tersebut ialah Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara. Wilayah-wilayah ini tentu perlu memperoleh perhatian khusus untuk meminimalisasi potensi konflik akibat ketidakpuasan pihak tertentu dengan hasil mufakat dalam penerapan sistem noken.

Mitigasi potensi konflik ini menjadi harapan untuk lancarnya pemilihan gubernur perdana di Papua Pegunungan. Kesuksesan pemilu di wilayah ini akan menjadi catatan sejarah bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Harapan utamanya ialah hadirnya pemimpin daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga di tengah tantangan munculnya bencana kelaparan dan pembangunan kualitas manusia di wilayah pegunungan terpencil. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Pilkada Papua Diprediksi Lebih Rawan Dibandingkan Saat Pemilu