Seberapa Besar ”Jokowi Effect” pada Pilkada 2024?

Sosok Presiden Jokowi memiliki pengaruh di Pilpres 2024. Sejauh mana pengaruh Jokowi saat ini di pilkada?

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pada acara Nusantara Bersatu, Satu Komando untuk Indonesia, yang digelar relawan Jokowi, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022).

Apa yang dapat Anda pelajari dari artikel ini?

1. Seperti apa pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2024?

2. Mengapa pengaruh Presiden Jokowi potensial muncul di Pilkada 2024 mendatang?

3. Di pilkada mana pengaruh Presiden Jokowi potensial terjadi?

Seperti apa pengaruh Presiden Jokowi pada Pilpres 2024?

Presiden memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Tak hanya menjadi kepala pemerintahan, presiden juga merupakan simbol kenegaraan sebagai seorang kepala negara.

Kedudukan dan pengaruh presiden juga terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Karena itu, sebagai salah satu elite politik yang berpengaruh, setiap kebijakan politik dan gaya komunikasi presiden memiliki dampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia.

Salah satu pola komunikasi politik presiden yang banyak diamati publik ialah arah dukungan politiknya pada ajang Pilpres 2024. Pada Desember 2023-Januari 2024, misanya, Presiden Jokowi sudah tiga kali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Masifnya kunjungan Jokowi di tengah masa kampanye Pemilu 2024 tersebut memunculkan spekulasi terkait upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di basis massa pemilih PDI-P pada Pilpres 2024 (Kompas, 23/1/2024).

Bagaimanapun sosok Jokowi masih memiliki pengaruh yang datang dari ceruk pemilih dan simpatisan Jokowi pada pemilu sebelumnya. Fenomena signifikansi dukungan Jokowi ini bersumber dari aliran suara yang besar dari bekas pemilih Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Aliran suara pendukung Jokowi ini menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca juga: Mengapa Prabowo Menang, tetapi Gerindra Kalah?

Hasil survei pascapencoblosan (exit poll) yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Februari 2024 memperlihatkan ada dukungan suara yang diberikan sukarelawan atau pendukung Jokowi pada Pemilu 2019 kepada Prabowo-Gibran. Proporsi dukungan suara tersebut mencapai 53,5 persen (Kompas, 20/2/2024).

Dengan kondisi yang sama, pengaruh Jokowi tersebut kini potensial muncul pada ajang Pilkada 2024. Terdapat 54,3 persen responden survei Kompas, Juni 2024, yang menyatakan akan mempertimbangkan calon gubernur yang didukung Jokowi.

Secara khusus, hasil survei Kompas di lima provinsi di Pulau Jawa pada Juni 2024 menunjukkan pengaruh Jokowi menjadi salah satu pertimbangan yang akan digunakan pemilih Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim pada pemilihan gubernur mendatang.

Di Banten, 69,5 responden survei menyatakan akan mempertimbangkan calon yang didukung Presiden Jokowi. Di DKI Jakarta, ada 61 persen publik Jakarta yang mempertimbangkan calon yang yang didukung Jokowi.

Proporsi responden pemilih Jabar yang mempertimbangkan calon pilihan Jokowi mencapai 70,4 persen, sementara responden pemilih Jateng 65 persen dan responden pemilih Jatim 59,2 persen.

Mengapa pengaruh Presiden Jokowi potensial muncul di Pilkada 2024 mendatang?

Munculnya pertimbangan responden terhadap calon yang didukung Jokowi ini tidak terlepas dari citra positif Jokowi di mata publik. Hasil survei periodik Kompas periode Juni 2024 di 38 provinsi di Indonesia menunjukkan, 89,4 persen responden menilai positif citra Jokowi.

Hal yang sama juga dinilai publik terhadap rapor kinerja pemerintahan Jokowi. Pada survei periodik Kompas, Juni 2024, tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 75,6 persen.

Belum kokohnya pilihan publik terhadap sosok bakal calon gubernur juga menjadi variabel yang membuat publik masih mempertimbangkan sejumlah hal untuk memilih pemimpin daerahnya, termasuk pertimbangan memilih calon yang didukung Jokowi.

Memang, di luar pertimbangan calon yang didukung Jokowi, publik juga memiliki sejumlah pertimbangan lain seperti faktor ketokohan calon, dukungan partai politik, rekam jejak calon, dan latar belakang identitas sosok kandidat.

Masih belum jelasnya pilihan publik ini terekam dari hasil survei Kompas di lima provinsi di Pulau Jawa pada Juni 2024. Temuan survei memperlihatkan masih ada 30-64 persen responden yang belum memiliki pilihan pada sosok calon gubernurnya.

Baca juga: Signifikansi Jokowi dalam Pilpres 2024

Di sisi lain, 36-70 persen responden yang sudah memiliki pilihan juga belum mantap menjatuhkan pilihan. Hal ini kemudian dikaji lagi melalui kekuatan loyalitas dari masing-masing pendukung sosok calon gubernur tersebut.

Hasil survei mengungkapkan, maksimal tidak sampai separuh bagian (48 persen) publik yang sudah memastikan bahwa pilihan mereka tidak akan berubah (strong voter). Sisanya cenderung masih belum memastikan dan dapat berubah hingga pencoblosan nanti.

Selain itu, masih banyak bakal calon gubernur yang belum menonjol dalam jumlah dukungan pemilih. Tingkat elektabilitas yang relatif kokoh baru terekam di Jabar, yaitu Ridwan Kamil (36,6 persen). Dominasi keterpilihan Ridwan Kamil tersebut cukup berjarak dengan kandidat-kandidat lainnya.

Masih rapuhnya pola dukungan pemilih pada tiap-tiap sosok calon gubernur dan belum kuatnya elektabilitas sebagian besar calon kandidat menunjukkan kekuatan sosok belum menjadi jaminan keterpilihan. Untuk menguatkan pilihan pemilih, diperlukan faktor-faktor lain yang turut berperan, termasuk pemilihan sosok wakil gubernur, koalisi partai, dan dukungan elite politik nasional yang berpengaruh seperti Presiden Jokowi.

Di pilkada mana pengaruh Presiden Jokowi potensial terjadi?

Salah satu pilkada yang potensial terjadi ”Jokowi effect” ialah pilgub Jateng. Hal ini tidak terlepas dari terpecahnya orientasi pilihan pemilih Jateng. Loyalitas terhadap kandidat PDI-P terganggu karena terbagi menjadi aras politik yang dipengaruhi Jokowi dan pengaruh PDI-P.

Fenomena itu terlihat dalam hasil pemilu presiden dengan perolehan suara Prabowo Subianto (kubu Jokowi) melampaui Ganjar Pranowo (kubu PDI-P). Pada Pilpres 2024, Prabowo-Gibran mendapatkan dukungan 12.096.454 suara di Jateng. Pasangan Ganjar-Mahfud mendapat 7.827.335 suara.

Bukan tidak mungkin pilkada Jateng mendatang akan menjadi ulangan pilpres, yakni kubu PDI-P akan berhadapan dengan kubu Jokowi. Kader-kader PDI-P di Jateng berpotensi mendapatkan lawan berat dari sosok Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Kepala Polda Jateng Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi.

Baik Ahmad Luthfi maupun Kaesang merupakan orang dekat Presiden Jokowi dan diyakini bakal ada perhatian dari Jokowi terhadap pilkada Jateng (Kompas, 18/7/2024). Elektabilitas mereka masih mengungguli elektabilitas kader-kader internal PDI-P.

Baca juga: Survei Pilkada 2024: Menanti Tuah Jokowi di Jateng

Hasil survei Kompas pada Juni 2024 di Jateng menunjukkan, elektabilitas Kaesang, yang juga putra Presiden Jokowi, mencapai 7 persen dalam model jawaban terbuka (top of mind) atau 19,4 persen dalam model jawaban semi-tertutup (diekstrapolasi).

Adapun Ahmad Luthfi punya elektabilitas 6,8 persen dalam model jawaban terbuka dan 18,9 persen dalam versi ekstrapolasi. Tingkat elektabilitas kedua nama ini di atas nama-nama kader PDI-P yang muncul di benak responden di Jateng, yaitu Hendrar Prihadi dan Bambang Wuryanto.

Elektabilitas mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebesar 5,6 persen, sementara Ketua DPD PDI-P Jateng Bambang Wuryanto memiliki tingkat keterpilihan sebesar 3,3 persen.

Di tengah masih banyaknya pemilih yang belum menentukan pilihan, pengaruh elite politik termasuk Presiden Jokowi dapat menjadi salah satu variabel yang turut menentukan kemenangan pasangan calon gubernur, sebagaimana kemenangan Prabowo-Gibran dalam pilpres lalu.

Sosok presiden sebagai elite politik nasional yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem kenegaraan di Indonesia berpotensi menjadi rujukan masyarakat. Namun, kedudukan istimewa ini sejatinya juga menuntut peran netralitas pejabat tinggi negara dan mengutamakan kepentingan persatuan bangsa demi terjaganya warisan demokrasi bangsa.

(Litbang Kompas)