Tri Rismaharini: Pengentasan Kemiskinan Tidak Bisa Sekadar lewat Bansos
Tri Rismaharini ingin mengutamakan kesejahteraan sosial untuk pemajuan dan kemajuan Jawa Timur.
Oleh
AMBROSIUS HARTO MANUMOYOSO
·2 menit baca
SURABAYA, KOMPAS - Bakal calon gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini, hendak memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi 41 juta jiwa penduduk. Kesejahteraan sosial akan diwujudkan terutama lewat program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
”Di Jatim masih banyak yang miskin. Meskipun saya pernah jadi Menteri Sosial, pengentasan kemiskinan tidak bisa sekadar dengan bansos,” kata Risma sebelum mengikuti perpisahan dengan staf Kementerian Sosial di Surabaya, Jatim, Sabtu (14/9/2024) petang.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Risma, sekitar dua pekan lalu, mengundurkan diri dari jabatan Mensos yang diemban sejak Desember 2020. Risma mundur karena berkonsentrasi untuk Pemilihan Gubernur Jatim.
Ia berpasangan dengan Sahrul Azhar Asumta (Gus Hans). Mereka bakal melawan petahana Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dan pasangan Luluk Hamidah-Lukmanul Khakim.
Lawan Risma, Khofifah, pernah menjabat Mensos. Risma digantikan Saifullah Yusuf, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang melepas jabatan Wali Kota Pasuruan.
Saifullah pernah menjabat Wagub Jatim dua periode. Dia dikalahkan Khofifah-Emil dalam kontestasi 2018.
Risma menyebut akan menggunakan pengalamannya sebagai Wali Kota Surabaya dan Mensos untuk mengupayakan kesejahteraan sosial di Jatim. ”Masih ada masalah besar di pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur," ujarnya.
Dalam pembukaan International Conference on Applied Sciences, Education, and Technology (iConASET) di Universitas NU Surabaya, Rabu (11/9/2024), Penjabat Gubernur Jatim Adhy Kartono mengatakan masih ada 9,7 persen warga ”Bumi Majapahit” yang miskin. ”Tingkat pengangguran terbuka 3,7 persen,” katanya.
Menurut Risma, pengentasan warga dari kemiskinan tidak bisa dengan bantuan sosial semata, tetapi pemberdayaan warga. ”Dilihat potensi daerahnya apa. Misalnya, ada tanaman kopi, bisakah diberdayakan bukan sekadar ekspor bahan mentah, melainkan sudah biji kopi matang, warga punya usaha, bahkan jadi barista,” kata lulusan arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini.
Terkait pengangguran, lanjut Risma, bukan sekadar dengan penciptaan lapangan kerja, melainkan penanaman modal, penyederhanaan perizinan, dan pelatihan kepada warga.
”Untuk pendidikan, saya tidak ingin ada warga yang kesulitan seragam, ijazah ditahan karena belum melunasi pembayaran. Yang seperti itu jangan ada lagi,” ujarnya.
Ditanya tentang Jalan Lintas Selatan (JLS) yang belum juga selesai sejak diinisiasi pada 2002, Risma agak berhati-hati menjawab. Dari target 630 kilometer, jalan itu baru terwujud 350 kilometer.
Risma mengatakan, jika pembangunan JLS memastikan akses bagi masyarakat delapan kabupaten di Jatim bagian selatan, maka harus segera diselesaikan.
”Jika hanya menguntungkan kelompok tertentu, perlu dievaluasi. Saya menambah 1.000 km jalan dalam 10 tahun jadi Wali Kota Surabaya. Membangun itu mudah, yang sulit memastikan masyarakat tidak terpinggirkan,” tuturnya.